Mahyeldi: Keamanan dan Kualitas Makanan MBG Harus Jadi Prioritas Utama
PADANG, MMNEWS — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meminta operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palupuh, Kabupaten Agam, dihentikan sementara menyusul laporan gangguan kesehatan yang dialami 237 siswa dan guru setelah mengonsumsi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian sementara tersebut ditegaskan Mahyeldi sebagai langkah kehati-hatian. Pemerintah ingin memastikan keamanan pangan sekaligus memberikan ruang bagi instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi secara menyeluruh sebelum dapur SPPG kembali beroperasi.
“Demi keamanan, operasional dapur SPPG kita hentikan sementara. Amankan dan periksa seluruh prosesnya, termasuk sampel makanan. Setelah hasil pemeriksaan keluar dan dipastikan tidak ada pelanggaran atau persoalan yang membahayakan, baru operasional dapat dilanjutkan,” tegas Mahyeldi usai menghadiri kegiatan di Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis (3/9/2026).
Investigasi Libatkan Dinkes dan BPOM
Mahyeldi menekankan, penyebab munculnya gangguan kesehatan harus diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif, bukan berdasarkan dugaan semata.
Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel makanan, proses pengolahan, kondisi dapur hingga aspek lain yang berkaitan dengan distribusi makanan. Instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dilibatkan dalam proses pemeriksaan bersama pihak terkait lainnya.
Gubernur juga menginstruksikan agar kejadian di Palupuh menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pengelola SPPG di Sumatera Barat. Standar kebersihan, pengolahan bahan makanan, penyimpanan, pengawasan hingga distribusi harus benar-benar dijalankan secara ketat.
“Ini menjadi evaluasi serius bagi seluruh pengelola dapur MBG. Jangan sampai program yang bertujuan mulia untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak justru menimbulkan persoalan kesehatan. Keamanan dan kualitas makanan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
237 Siswa dan Guru Dilaporkan Mengalami Keluhan
Berdasarkan informasi dari Puskesmas Palupuh dan 13 puskesmas pembantu, sebanyak 237 siswa dan guru dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, seperti mual, sakit perut dan pusing, setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Selasa (1/9/2026).
Sebagian dari mereka sempat mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Meski demikian, hingga kini penyebab pasti keluhan tersebut masih dalam penyelidikan. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan sumber kejadian.
SPPG Palupuh Tunggu Hasil Laboratorium
Kepala SPPG Palupuh, Wahyu Saputra, menjelaskan menu MBG yang dibagikan pada Selasa tersebut terdiri atas telur puyuh serta sayuran berupa timun, tomat dan selada.
Menurut Wahyu, ketika makanan dibagikan belum ada laporan mengenai keluhan kesehatan. Pihak SPPG baru memperoleh informasi adanya siswa yang mengalami keluhan pada hari berikutnya.
“Kami juga terkejut dengan kejadian ini. Saat pembagian MBG tidak ada laporan terkait keluhan atau dugaan keracunan. Kami sekarang berkoordinasi dengan pihak terkait dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Program MBG Kabupaten Agam, Aryo, mengatakan pihaknya masih menghimpun data dan keterangan dari berbagai pihak guna mendapatkan kronologi yang utuh.
Koordinasi juga dilakukan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pihak terkait lainnya sembari menunggu hasil pemeriksaan.
Seluruh yang Sempat Dirawat Telah Pulang
Berdasarkan informasi terakhir, seluruh siswa dan guru yang sebelumnya mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.
Pemprov Sumbar tetap memantau perkembangan kondisi mereka. Pemerintah juga menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi sebagai dasar menentukan langkah berikutnya, termasuk keputusan mengenai kapan operasional SPPG Palupuh dapat kembali berjalan.
Mahyeldi menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat. Jaminan kebersihan, keamanan dan kualitas pangan harus menjadi standar yang tidak dapat ditawar.
(adpsb/bud | MMNEWS)
