Padang, Mimbar-minangnews.com — Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menghadiri rapat pendahuluan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak proyek.
Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Proyek ini diharapkan mampu memperlancar arus logistik antarwilayah sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara signifikan.
Sebagai salah satu jalur terpadat di Pulau Sumatera, konektivitas antara Sumbar dan Riau selama ini menghadapi tantangan kemacetan dan keterbatasan infrastruktur. Kehadiran jalan tol dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan tersebut.
Rapat ini digagas oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai langkah percepatan sekaligus memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan bebas hambatan. Hal ini berkaca pada pengalaman pembangunan ruas Padang–Sicincin yang sebelumnya mengalami keterlambatan.
Diketahui, ruas Padang–Sicincin yang diresmikan peletakan batu pertamanya oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 baru dapat difungsikan pada 2025, meski awalnya ditargetkan selesai pada 2024.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, menekankan pentingnya kolaborasi nyata antar pemangku kepentingan agar proyek berjalan efektif di lapangan.
“Kita tidak ingin hanya sebatas komitmen, tetapi harus ada sinergi konkret agar pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Andre Rosiade menyoroti persoalan klasik dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, yakni pembebasan lahan.
“Ini menjadi tantangan utama yang harus kita selesaikan bersama. Komitmen semua pihak sangat dibutuhkan agar proyek ini berjalan sesuai target,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan anggaran yang signifikan untuk pembangunan di Sumatera Barat, sehingga peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami sudah meyakinkan Presiden agar proyek ini terus dilanjutkan. Jangan sampai kesempatan besar ini terlewatkan,” tambahnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam kesempatan yang sama menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran proyek, termasuk melalui koordinasi lintas instansi.
Dalam rapat tersebut, seluruh kepala daerah yang wilayahnya dilintasi proyek tol menyatakan komitmen untuk menyelesaikan berbagai kendala, khususnya terkait pembebasan lahan.
Sebagai hasil awal, disepakati pembangunan exit tol di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam, yang diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Rapat lanjutan dijadwalkan akan digelar pada pekan keempat April 2026 guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. (Akos-hr)
