Oleh Labai Korok
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan mahalnya biaya pemilihan kepala daerah, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Karena itu, Prabowo menyampaikan usulan agar kepala daerah baik dari gubernur sampai bupati dan walikota tidak dipilih secara langsung. Tetapi dipilih dan diangkat oleh DPRD.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di HUT Golkar ke-60 di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
Pertanyaannya siapa yang membuat biaya Pilkada itu mahal?, rakyat Indonesia yang hari ini rata-rata tingkat pendidikannya hanya 9 tahun, mengapa rakyat yang disalahkan akibat Pilkada mahal.
Mahalnya pilkada itu disebabkan oleh elit partai itu sendiri, elit partai dan calon kepala daerah memiliki prilaku yang membuat pilkada itu mahal.
Agar elit politik bisa maju jadi calon kepala daerah, untuk mendapatkan surat dukungan dari partai pengusung ada namanya mahar dapatkan rekomdasi dari ketua dan sekretaris partai, harganya untuk pilkada propinsi bisa puluhan milyar, untuk calon kepala daerah bisa milyaran, lebih parah lagi partai politik lakukan metode lelang, mana yang banyak calon kepala daerah uangnya itu yang dapatkan rekomdasi partai.
Terkadang ada anggota partai yang layak secara kepemimpinan jadi calon kepala daerah, karena uang mahar rekomdasi diusung partai mahal akhirnya gigit jarilah kader partai tersebut.
Mahal biaya Pilkada karena kampanye, saat kampanye pilkada semua atribut sosialisasi sudah disiapkan oleh negara.
Namun karena calon kepada daerah ini mau menang, maka rakyat langsung disodorkan sembako, disodorkan uang transportasi, uang kehadiran pada pemilih, dananya yang diberikan terkadang sistim lelang juga dengan kandidat yang lain, calon kepala daerah itu habis-habisan memberikan uang kepada rakyat dengan istilahnya dana sumbangan dan lainnya yang tidak bisa dijerat dengan aturan hukum Pilkada.
Mahalnya biaya Pilkada siapa yang suruh calon mengadakan kampanye Akbar mengundang artis-artis dengan biaya akomodasi kehadiran mahal, belum lagi pengelolaan acara yang memakai perusahaan berbayar agar acara lebih bagus, siapa yang suruh kalau tidak elit dan kandidat calon itu sendiri.
Siapa punya ide dalam pilkada harus ada survey, harus ada tim ahli konstan politik dan lainnya sehingga biayanya mahal, harusnya uang calon Kepala Daerah itu keluar.
Hitungan Penulis yang membuat mahalnya biaya Pilkada itu adalah elit politik dan Calok Kepala Daerah itu sendiri, karena ingin menang akhirnya semua berpacu-pacu dengan kekuatan uang, kekuatan logistik, sedangkan gagasan, visi-misi, program unggulan tidak perlu lagi, akhirnya yang menang itu calon kepala daerah yang habis-habisan mengelorkan uang.
Sedangkan rakyat banyak menerima apa yang dilakukan oleh elit politik dan calon kepala daerah tersebut dilapangan, jadi mahalnya biaya Pilkada itu bukan salah rakyat tapi salah elit politik dan calon kepala daerah yang terlalu berambisi menang dengan sekala macam cara.
Sekali lagi Penulis tidak setuju Pilkada langsung itu di ganti dengan pemilihan kepala daerah di DPRD, ini sangat menciderai rasa keadilan rakyat Indonesia, apalagi alasanya mengorbankan rakyat Indonesia.
Para elit politik perlu berkaca diri bahwa semua Kepala Daerah yang duduk hari ini, andaikan ada pemilihan kepala daerah di DPRD, mereka semua kepala daerah yang pernah duduk dan hari ini duduk, tidak akan pernah dapat posisi dijabatan Kepala Daerah, andaikan pemilihan di DPRD.
Sebenarnya bersyukur parti-parti politik yang setuju mendorong kepala daerah melalui mekanisme pilkada langsung ini, semua memiliki peluang untuk jadi kepala daerah.
Serahkan rakyat ini hanya memakai hukum pasar yaitu jika ada barang tentu akan lahir permintaan, jika barang tidak ada maka permintaan tidak akan ada, apalagi dengan rata-rata tingkat pendidikan Indonesia hanya 9 tahun tadi.
