Oleh Labai Korok
Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki budaya tersendiri dalam menyampaikan aspirasi publik (demokrasi), yaitu aksi masa tidak pernah main bakar gedung, kantor-kantor atau merusak pasilitas umum.
Karena kesemua aspirasi selalu disikapi secara cepat, secara bijaksana, serta direspon dengan tuntas, ini nampak pada aksi demontrasi di depan Kantor Polda Sumbar pada tanggal 29/8/2025 kemarin Kapolda langsung temui peserta aksi.
Kapolda Sumbar langsung nyatakan sikap “Kami atas nama Polri meminta maaf atas kejadian kemarin yang mengakibatkan saudara kita meninggal dunia,” kata Irjen Pol Gatot Tri Suryanta di hadapan massa.
Permintaan maaf Kapolda Sumbar itu merujuk pada peristiwa unjuk rasa yang ricuh di Kantor DPR RI, pada Kamis (28/8).
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gator Tri Suryanta akhirnya menemui ratusan massa dari ojek online, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil menggelar demo di Polda Sumbar, Jumat.
Sikap Jenderal bintang dua itu menemui dan melakukan komunikasi langsung dengan massa didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polda Sumbar merupakan budaya baik di ranah Minang dalam merespon aspirasi.
Cepatnya respon Kapolda Sumbar ini juga diikuti oleh Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs H. Muhidi. MPd pada aksi elemen mahasiswa Sumbar sebelumnya.
Dengan Kapolda, Pimpinan DPRD Sumbar yang respon cepat dan tanggap terhadap aksi demonstrasi, menurut Penulis itulah budaya orang Minang dalam menyampaikan aspirasi/demonstrasi.
Budaya orang Minang dalam menyampaikan aspirasi ini merupakan budaya lama para anak pendiri bangsa yang banyak dari ranah Minang, kesemua mereka mendahulukan dialog, diskusi, debat dan menampung aspirasi.
Semoga demo hari ini, demo Senin, 1 September 2025 ini berjalan sukses dan lancar, tidak seperti horror yang tercipta atau diciptakan dengan meliburkan anak-anak sekolah oleh Kota Padang.
Menurut Penulis aksi, pengalaman Penulis sebagai aktivis selama ini, budaya demonstrasi di Sumbar tidak perlu dikawatirkan, tidak perlu dicemaskan oleh Pemerintah Kota Padang yang harus meliburkan anak sekolah.
Jika konsep meliburkan ini dilakukan Pemkot Padang, keadaan terkesan Sumatera Barat sedang darurat, bisa Sumbar dianggap tidak aman.
Mari ciptakan Sumatera Barat ini daerah aman, daerah orang luar datang kesumbar untuk berlindung seperti WNI yang hari ini sudah pindah ke negara tetangga.
