MMNEWS | PADANG — Persoalan legalitas operasional transportasi online hingga kesejahteraan pengemudi menjadi sorotan serius Komisi IV DPRD Kota Padang. Dalam rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), BPJS Ketenagakerjaan, manajemen Maxim, dan perwakilan pengemudi ojek online (ojol), Senin (26/10/2026), muncul sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Kota Padang itu dipimpin Ketua Komisi IV, Buya Iskandar, dan dihadiri Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Pembahasan mencakup hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi, potongan biaya aplikasi, kompensasi stiker kendaraan, hingga perizinan operasional transportasi berbasis aplikasi di Kota Padang.
10 Tuntutan Driver Maxim Mengemuka
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, mengungkapkan bahwa perwakilan komunitas pengemudi menyampaikan 10 poin tuntutan. Perwakilan Maxim yang hadir telah menerima dan merespons aspirasi tersebut. Namun, penyelesaian sejumlah persoalan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Salah satu persoalan utama ialah ketidakharmonisan hubungan antara aplikator dan mitra pengemudi. Para pengemudi menilai terdapat sejumlah kebijakan yang berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan mereka.
DPRD menegaskan pentingnya hubungan kemitraan yang adil, transparan, serta memberikan kepastian perlindungan bagi para pengemudi.
Potongan Aplikasi 10 Persen Diminta Turun Menjadi 8 Persen
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan bahwa salah satu aspirasi yang disampaikan pengemudi adalah penurunan potongan biaya aplikasi dari 10 persen menjadi 8 persen.
Menurutnya, para pengemudi berharap kebijakan tersebut dapat ditinjau dan diterapkan di Kota Padang. Mereka juga menyinggung perubahan potongan yang sebelumnya pernah berada di angka 5 persen, kemudian meningkat menjadi 8 persen hingga 10 persen.
Selain potongan aplikasi, pengemudi mempersoalkan kompensasi pemasangan stiker pada kendaraan. Sebelumnya, mereka menerima kompensasi sebesar Rp300.000 per bulan. Namun, menurut keterangan yang disampaikan dalam rapat, kompensasi tersebut kini tidak lagi diberikan, sementara pengemudi harus menanggung sendiri biaya pembelian stiker.
Persoalan potongan Rp600 juga menjadi perhatian dan perlu dikaji lebih lanjut, termasuk kaitannya dengan aspek perpajakan.
Legalitas Operasional Aplikator Jadi Perhatian DPRD
Persoalan lain yang mencuat ialah status perizinan operasional penyedia transportasi berbasis aplikasi, termasuk Maxim, Gojek, dan Grab.
Buya Iskandar menyoroti perlunya kejelasan mengenai perizinan serta mekanisme pengawasan terhadap operasional aplikator di Kota Padang. DPRD berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan dan mengevaluasi persoalan tersebut.
Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa proses perizinan perlu ditindaklanjuti melalui dinas terkait. Sementara itu, sejumlah keputusan yang menyangkut kebijakan perusahaan masih membutuhkan koordinasi dengan manajemen pusat masing-masing aplikator.
Catatan penting: Status perizinan masing-masing perusahaan perlu dikonfirmasi melalui dokumen dan keterangan resmi instansi berwenang sebelum dinyatakan sebagai fakta hukum yang final.
DPRD Siapkan Pertemuan Lanjutan
Komisi IV DPRD Kota Padang berkomitmen mengawal aspirasi para pengemudi dan mendorong penyelesaian yang memberikan kepastian bagi semua pihak.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan dalam waktu sekitar dua minggu setelah rapat tersebut. Agenda berikutnya diharapkan menghadirkan pihak manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, sehingga berbagai persoalan dapat dibahas secara lebih konkret.
Bagi para pengemudi, persoalan ini bukan sekadar tentang persentase potongan aplikasi. Isu tersebut juga berkaitan dengan penghasilan harian, biaya operasional kendaraan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan pekerjaan.
DPRD pun diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pemerintah daerah, aplikator, dan mitra pengemudi dalam kerangka regulasi yang jelas serta berkeadilan.
Menanti Kepastian bagi Driver Ojol
Akankah tuntutan penurunan potongan aplikasi dari 10 persen menjadi 8 persen mendapat respons positif? Bagaimana kejelasan perizinan aplikator dan nasib kompensasi stiker kendaraan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan ditentukan melalui tindak lanjut rapat dan hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
MMNEWS akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini demi menghadirkan informasi yang berimbang, faktual, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Editor: Zamri Yahya, WU
MMNEWS — Mimbar-MinangNews.com
