PADANG | MMNEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggeber langkah besar untuk mengamankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Melalui evaluasi menyeluruh terhadap realisasi pendapatan daerah, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian fiskal di tengah meningkatnya tuntutan pembangunan dan pelayanan publik.
Rapat evaluasi yang dipimpin langsung Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Al Amin, S.Sos., M.M., dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pendapatan. Forum ini tidak hanya membahas capaian semester pertama, tetapi juga merumuskan strategi percepatan untuk mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah.
Al Amin menegaskan bahwa penguatan PAD merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Sumatera Barat. Menurutnya, setiap potensi penerimaan harus dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis data yang akurat.
“Optimalisasi pendapatan daerah bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan daerah memiliki kemampuan fiskal yang kuat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu fokus utama yang didorong Bapenda Sumbar adalah percepatan digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat pengawasan, serta meminimalkan kebocoran penerimaan.
Selain transformasi digital, Bapenda juga mendorong seluruh OPD memperkuat validasi data objek pajak dan meningkatkan koordinasi lintas sektor agar seluruh potensi pendapatan dapat tergarap secara maksimal.
Evaluasi yang dilakukan menunjukkan tren positif terhadap realisasi penerimaan hingga pertengahan Juni 2026. Meski demikian, pemerintah daerah menilai masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kontribusi dari berbagai sektor pajak maupun retribusi.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah yang ditempuh Sumatera Barat sejalan dengan arah reformasi fiskal nasional yang menekankan peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui tata kelola yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengelolaan PAD yang semakin optimal, pemerintah berharap ruang fiskal daerah akan semakin kuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di akhir rapat, Al Amin mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi tepat waktu.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi bersama untuk mempercepat pembangunan Sumatera Barat yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing,” tegasnya.
Redaksi | ADV
