PADANG, MMNEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus melakukan berbagai terobosan guna menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah dinamika fiskal yang semakin menantang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah optimalisasi pengelolaan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Sumbar atas perhatian, masukan, serta dukungan terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Mahyeldi, berbagai pertanyaan, pendalaman, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting bagi kami dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan perangkat daerah. Hal ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK,” ujar Mahyeldi.
Optimalisasi Aset Daerah
Mahyeldi mengungkapkan, salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dari fraksi-fraksi DPRD adalah pengelolaan aset daerah. Sebagian besar fraksi menilai aset pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah apabila dikelola secara tertib, produktif, dan berorientasi pada manfaat ekonomi.
Menurutnya, perhatian terhadap pengelolaan aset selama ini memang belum seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, berbagai masukan DPRD terkait pendataan, penataan, serta pemanfaatan aset akan ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
Siapkan Sukuk dan Obligasi Daerah
Selain optimalisasi aset, Mahyeldi menegaskan bahwa daerah perlu segera menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan mengingat kapasitas fiskal yang semakin terbatas dari tahun ke tahun. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan skema creative financing melalui instrumen sukuk dan obligasi daerah.
Ia menjelaskan, Sumbar menjadi salah satu daerah yang paling siap dalam mempersiapkan implementasi sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan di Indonesia. Bahkan, kesiapan tersebut mendapat perhatian dari Islamic Development Bank (IsDB), yang mengundangnya untuk mempelajari secara langsung praktik-praktik creative financing di Jepang.
“Kita perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang kita siapkan agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” katanya.
Potensi Remitansi Perantau Capai Rp20 Triliun
Mahyeldi juga menyoroti besarnya potensi remitansi masyarakat perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila dikelola dan diarahkan untuk mendukung pembangunan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga nagari.
Di tengah berbagai kebijakan efisiensi dan penyesuaian fiskal nasional, Mahyeldi menilai daerah dituntut semakin kreatif dalam menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Meskipun kondisi anggaran mengalami fluktuasi, pemerintah daerah bersama DPRD harus terus menghadirkan berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.
(adpsb/rmz/bud)
