PADANG, MMNEWS – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang menyoroti masih adanya temuan yang berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Temuan tersebut dinilai menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi agar tata kelola pemerintahan daerah semakin baik.
Hal itu disampaikan dalam pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang yang dibacakan Sekretaris Fraksi Demokrat, Mukhlis, SE, pada rapat paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026), di ruang sidang utama DPRD Kota Padang.
Fraksi yang diketuai Surya Jufri, S.Sos. tersebut menilai pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari evaluasi kinerja Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI.
Menurut Mukhlis, setelah mendengarkan Nota Keuangan yang disampaikan Wali Kota Padang pada 6 Juni 2026 serta melalui pembahasan di tingkat panitia khusus dan rapat internal fraksi, Fraksi Demokrat menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025.
“Maka izinkan kami memberikan pandangan akhir terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025,” ujar Mukhlis.
Serapan Anggaran Masih Rendah
Fraksi Demokrat menilai masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tingkat serapan anggaran di bawah 90 persen, khususnya pada belanja barang dan jasa. Kondisi tersebut disebabkan berbagai faktor, seperti perubahan harga satuan, gagal tender, serta persoalan lainnya.
Menurut Fraksi Demokrat, rendahnya serapan anggaran berdampak pada capaian indikator kinerja OPD dan berujung pada belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyarankan Pemerintah Kota Padang agar melakukan pembinaan kepada OPD dalam menyusun perencanaan anggaran dan program dengan kajian yang lebih matang,” kata Mukhlis.
Efektivitas Program Dinilai Belum Maksimal
Fraksi Demokrat juga menekankan bahwa penggunaan anggaran harus berbasis kinerja dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Mereka menilai sejumlah program pada tahun 2025 belum memberikan hasil yang optimal, terutama dalam pembinaan generasi muda. Hal itu terlihat dari masih tingginya berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah lebih serius menangani persoalan pembangunan fisik, seperti banjir, drainase, serta pengelolaan daerah aliran sungai yang masih membutuhkan perhatian khusus.
Sejumlah OPD Belum Capai Target PAD
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp924 miliar. Namun, fraksi tersebut mencatat masih terdapat sejumlah OPD yang realisasi pendapatannya berada di bawah 70 persen.
Karena itu, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan kinerja OPD yang belum optimal serta memberikan penghargaan kepada OPD yang berhasil mencapai target.
“Kami mengharapkan Pemerintah Kota Padang dapat memacu OPD yang belum optimal bekerja dan memberikan reward kepada OPD yang berhasil mencapai target,” tegasnya.
Soroti Temuan Berulang BPK RI
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang juga menyoroti masih adanya temuan berulang dalam LHP BPK RI. Untuk itu, Fraksi Demokrat mengingatkan Inspektorat dan Bagian Hukum agar memperkuat pembinaan terhadap OPD, khususnya terkait manajemen keuangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar permasalahan yang sama tidak terus berulang dan tidak menjadi beban dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Berkaitan dengan LHP BPK, masih adanya temuan yang berulang-ulang, maka kami mengingatkan Inspektorat dan Bagian Hukum agar dapat melakukan pembinaan kepada OPD terkait manajemen keuangan, sehingga tidak menjadi beban dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tutup Mukhlis. (***)
