Padang, MMNEWS – mimbar-minangnews.com | 9 Januari 2026
Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang melanda Kabupaten Pasaman pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan dan kerugian dengan total nilai mencapai Rp586,52 miliar.
Pemerintah Kabupaten Pasaman pun mendorong dukungan kuat dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan pascabencana melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Hal tersebut disampaikan Bupati Pasaman Welly Suhery dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Dokumen R3P Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Padang, Kamis (8/1/2026).
“Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung terjadi pada 24–26 November 2025 dan berdampak pada 11 dari 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman,” ujar Welly Suhery dalam paparannya di hadapan jajaran BNPB.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Utama BNPB Rustian, Sekretaris Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi yang mewakili Gubernur Sumbar, Kalaksa BPBD Sumbar Era Sukma Munaf, serta peserta rakor lainnya.
Bupati Welly menjelaskan, bencana tersebut mengakibatkan 361 unit rumah terendam banjir, serta 31 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian enam rusak berat, empat rusak sedang, dan 21 rusak ringan.
Selain sektor perumahan, kerusakan juga meluas ke berbagai sektor strategis.
“Kerusakan terjadi pada jalan, jembatan, sumber daya air, fasilitas air bersih, dan sanitasi. Di sektor ekonomi, persawahan serta kolam ikan masyarakat terdampak, sehingga memengaruhi usaha dan penghidupan warga,” katanya.
Tak hanya itu, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan juga mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
Berdasarkan hasil pendataan Tim Jitupasna, nilai kerusakan terbesar terjadi pada sektor infrastruktur yang mencapai Rp191,22 miliar, dengan nilai kerugian sebesar Rp376,21 miliar.
Secara keseluruhan, rincian dampak bencana meliputi:
- Total kerusakan: Rp196,67 miliar
- Total kerugian: Rp389,85 miliar
- Total dampak keseluruhan: Rp586,52 miliar
“Kondisi ini mengakibatkan gangguan akses transportasi, air bersih, sanitasi, hingga munculnya perkampungan yang terisolasi,” ungkap Welly.
Bupati juga mengungkapkan adanya peningkatan risiko lanjutan pascabencana, terutama munculnya retakan tanah di Kecamatan Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Tigo Nagari.
“Sebanyak 774 unit rumah terancam dan harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bahkan, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah turut terganggu,” ujarnya.
Ancaman banjir juga masih berpotensi terjadi akibat luapan sungai di wilayah Panti, Padang Gelugur, Rao, Rao Selatan, dan Lubuk Sikaping.
Lebih jauh, Welly menegaskan bahwa Pemkab Pasaman telah menetapkan sejumlah arah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029.
“Kami fokus pada normalisasi sungai yang mendesak, seperti Sungai Batang Sumpu dan Batang Masang, pemulihan akses transportasi, serta perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Pasaman juga akan menyiapkan dana penanganan darurat yang diakomodasi melalui perubahan RKPD hingga APBD Perubahan 2026.
Dalam dokumen R3P tiga tahun ke depan, kebutuhan anggaran penanganan pascabencana Kabupaten Pasaman mencapai Rp428,23 miliar, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor infrastruktur.
Sumber pembiayaan direncanakan berasal dari:
- APBD Kabupaten Pasaman
- APBD Provinsi Sumatera Barat
- Kementerian/Lembaga
- Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi
“Dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, kami sangat berharap dukungan dari kementerian dan APBD Provinsi Sumatera Barat,” kata Welly.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama untuk mengembalikan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat Pasaman secara berkelanjutan.
(Irwan)
