PADANG | Mimbar-minangnews.com — Semangat kemandirian dan inovasi menggema di halaman Kantor Gubernur saat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Senin (27/4/2026). Upacara berlangsung khidmat, dipimpin langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah sebagai inspektur.
Dalam amanatnya, Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi refleksi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah agar lebih responsif, adaptif, dan berdampak nyata. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ditegaskan sebagai fondasi utama keberhasilan.
Fokus Pembenahan dan Arah Kebijakan
Sejumlah agenda prioritas turut disorot, mulai dari:
- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lintas level pemerintahan
- Reformasi birokrasi berbasis hasil
- Penguatan kemandirian fiskal daerah
- Peningkatan kualitas layanan dasar
- Kolaborasi antar daerah dan stabilitas wilayah
Mahyeldi menegaskan, esensi otonomi daerah harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Otonomi daerah harus menjadi motor percepatan kesejahteraan, melalui inovasi yang konkret dan penguatan kemandirian fiskal,” tegasnya.
Tantangan Nyata: Ketergantungan Fiskal
Gubernur juga mengakui bahwa kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah besar, termasuk di Sumatera Barat. Ketergantungan terhadap dana pusat dinilai perlu dikurangi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, sektor pariwisata dan UMKM menjadi tulang punggung yang terus didorong untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita tidak boleh terus bergantung pada dana pusat. Potensi daerah harus dioptimalkan agar pembangunan bisa bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Digitalisasi dan Sinkronisasi Jadi Kunci
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Mahyeldi menekankan pentingnya sinkronisasi program dari tingkat pusat hingga daerah. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan sistem digital terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Program provinsi, kabupaten/kota, hingga nasional harus terhubung. Dengan sistem digital, kita dorong tata kelola yang lebih transparan dan berbasis kinerja,” jelasnya.
Kolaborasi, Bukan Kompetisi
Menutup sambutannya, Mahyeldi mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan berarti berjalan sendiri-sendiri. Justru, kolaborasi lintas daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan bersama, seperti pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
Upacara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, ASN, serta berbagai elemen pemerintahan. Kepala Kesbangpol Sumbar, Mursalim, bertindak sebagai komandan upacara.
Momentum ini menegaskan satu hal: otonomi daerah bukan sekadar konsep, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. (*)
