Padang, Mimbar-MinangNews.com — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar kegiatan reses bersama masyarakat GUO Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Jumat (6/2/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi, khususnya terkait dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah mereka.
Muhidi menegaskan, reses merupakan momentum strategis bagi anggota legislatif untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintahan.
“Ada aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan ada yang menjadi kewenangan provinsi. Semua kami catat dan akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan bahwa APBD Provinsi Sumatera Barat yang mencapai sekitar Rp6 triliun dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Salah satu aspirasi warga GUO, yakni pembangunan musala, dapat diperjuangkan melalui bantuan dana provinsi sebesar Rp20 juta, dengan memenuhi persyaratan administrasi.
“Persyaratannya antara lain surat keterangan dari lurah, surat rekomendasi Kabag Kesra Kota Padang, serta SK pengangkatan pengurus dari KUA. Setelah itu dibuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Biro Kesra,” jelasnya.
Muhidi juga menegaskan peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembahasan anggaran, pengesahan regulasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Terkait penanganan masyarakat terdampak bencana, ia menyampaikan bahwa seluruh data telah diinput dalam sistem R3P sesuai kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda kabupaten/kota dan Wali Kota Padang terus mendorong percepatan kebijakan, khususnya menjelang Ramadan, agar bantuan segera dirasakan masyarakat.
“Kami sudah menyampaikan dalam rapat Forkopimda Sumatera Barat bagaimana mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya.
Muhidi menambahkan, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian warga. Karena itu, diperlukan program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti padat karya dan penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
“Semua usulan sudah kita sampaikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tinggal menunggu kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat GUO, Suryadi, mengapresiasi kepedulian Ketua DPRD Sumbar yang dinilai cepat tanggap saat bencana hidrometeorologi terjadi.
“Ketua DPRD Sumbar langsung datang dan memberikan bantuan kepada warga kami yang terdampak. Kami sangat berterima kasih atas perhatian tersebut,” ucapnya.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan, antara lain:
-
Perbaikan irigasi jebol akibat banjir
-
Penanganan penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba melalui regulasi yang lebih tegas
-
Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
-
Dukungan bagi warga pelaku usaha, termasuk usaha kue kering (*)
