Padang, Mimbar-MinangNews.com — Pemerintah terus memastikan kehadirannya dalam upaya pemulihan sektor pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK) yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kunjungan langsung ke wilayah terdampak guna memastikan proses pendataan dan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Arie Wibowo Khurniawan, melakukan kunjungan dan dialog bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat pada Senin (5/1/2026). Kunjungan serta dialog tersebut berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Barat.
Kehadiran Direktur SMK Kemendikdasmen RI disambut hangat oleh Ketua PWM Sumatera Barat Bakhtiar, Bendahara PWM Sumbar Murisal, Sekretaris PWM Sumbar Apris, Ketua Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi PWM Sumbar Yosmeri Yusuf, Ketua MDMC Sumbar Portito, kepala SMK Muhammadiyah Sumbar, Majelis Dikdasmen PWM Sumbar, serta sejumlah pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat lainnya.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pemerintah hadir secara langsung dalam proses pemulihan SMK yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat, sekaligus memperkuat koordinasi dengan organisasi penyelenggara pendidikan, termasuk Muhammadiyah.
Dalam pertemuan tersebut, Arie Wibowo Khurniawan menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membagi penugasan pemantauan ke tiga wilayah terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyebutkan, fokus utama kunjungan ke Sumatera Barat adalah memastikan data SMK terdampak tersusun dengan baik agar proses pemulihan dapat segera ditindaklanjuti.
Menurut Arie, pada tahap awal, anggaran pemulihan pendidikan SMK diprioritaskan bagi wilayah terdampak bencana, baik untuk revitalisasi sarana prasarana maupun kemungkinan relokasi sekolah apabila kondisi lokasi dinilai tidak lagi memungkinkan. Ia menilai, momentum awal tahun masih memberi ruang perencanaan yang cukup untuk mengupayakan dukungan tersebut.
Selain pemulihan fisik, Arie juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman sekolah terhadap mekanisme pengajuan bantuan yang kini sepenuhnya berbasis sistem digital. Oleh karena itu, pendampingan dan bimbingan teknis dinilai perlu agar sekolah mampu menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah terhadap SMK tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup pengembangan kewirausahaan, sertifikasi kompetensi, beasiswa bagi guru, serta berbagai program peningkatan mutu lainnya. Melalui penguatan tersebut, pemerintah berharap SMK, termasuk SMK Muhammadiyah, mampu melahirkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua PWM Sumatera Barat Bidang Pendidikan, Yosmeri Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Direktur SMK Kemendikdasmen RI terhadap keberlangsungan pendidikan kejuruan di Sumatera Barat.
Yosmeri menilai, meskipun tidak semua SMK terdampak langsung oleh bencana, perhatian pemerintah tetap dibutuhkan, termasuk bagi lima SMK Muhammadiyah yang tersebar di Sumatera Barat. Ia menyampaikan bahwa sekolah-sekolah tersebut masih membutuhkan dukungan sarana prasarana, serta pelatihan dan pendampingan bagi para guru.
Ia berharap, melalui dukungan tersebut, siswa SMK Muhammadiyah dapat memiliki keterampilan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Kami ingin SMK Muhammadiyah tumbuh menjadi SMK modern yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan lapangan kerja secara profesional,” ujarnya.
Yosmeri juga menjelaskan bahwa kunjungan Direktur SMK RI ini diharapkan dapat memberikan pemahaman langsung kepada para kepala sekolah terkait regulasi dan tata kelola administrasi dalam pengajuan bantuan pemerintah, sehingga ke depan proses pengembangan SMK dapat berjalan lebih optimal.
