Padang, Mimbar-MinangNews.com – 9 Januari 2026
Pemerintah Kabupaten Pasaman membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pemulihan pascabencana yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Total kerusakan dan kerugian akibat banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung mencapai Rp586,52 miliar.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam percepatan pemulihan melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Dokumen R3P Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Padang, Kamis (8/1/2026), yang turut dihadiri jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah provinsi.
“Bencana yang terjadi pada 24–26 November 2025 berdampak pada 11 dari 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman,” ujar Welly dalam paparannya.
Ia menjelaskan, sebanyak 361 rumah terendam banjir, sementara 31 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian enam rusak berat, empat rusak sedang, dan 21 rusak ringan. Dampak bencana juga meluas ke berbagai sektor, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
Kerusakan tercatat pada jalan, jembatan, sumber daya air, serta fasilitas air bersih dan sanitasi. Di sektor ekonomi, lahan pertanian dan kolam ikan masyarakat terdampak, sehingga mengganggu aktivitas usaha dan mata pencaharian warga. Selain itu, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan juga mengalami kerusakan.
Berdasarkan data tim Jitupasna, sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dengan nilai kerusakan mencapai Rp191,22 miliar dan kerugian sebesar Rp376,21 miliar. Secara keseluruhan, total kerusakan tercatat Rp196,67 miliar dan total kerugian Rp389,85 miliar.
“Kondisi ini menyebabkan terganggunya akses transportasi, layanan air bersih dan sanitasi, bahkan munculnya wilayah yang terisolasi,” jelasnya.
Bupati Welly juga mengungkapkan adanya potensi risiko lanjutan pascabencana, seperti retakan tanah di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Tigo Nagari. Sebanyak 774 rumah dilaporkan berada dalam zona rawan dan perlu direlokasi ke lokasi yang lebih aman.
Di sisi lain, ancaman banjir masih berpotensi terjadi akibat luapan sungai di Kecamatan Panti, Padanggelugur, Rao, Rao Selatan, dan Lubuk Sikaping.
Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemkab Pasaman menetapkan sejumlah prioritas kebijakan yang selaras dengan RPJMD 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada normalisasi sungai, khususnya Batang Sumpu dan Batang Masang, pemulihan akses transportasi, serta perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah daerah akan menyiapkan dana penanganan darurat yang diakomodasi melalui perubahan RKPD hingga APBD Perubahan.
Dalam dokumen R3P untuk tiga tahun ke depan, total kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana diperkirakan mencapai Rp428,23 miliar. Pendanaan tersebut direncanakan bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, kementerian/lembaga, serta hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami memiliki keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat,” tegas Welly.
Ia menambahkan, pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama guna mengembalikan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat Pasaman secara berkelanjutan.
(Irwan)
