Padang – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa meskipun masa tanggap darurat bencana akan berakhir pada 22 Desember 2025, upaya penanganan dampak bencana tidak akan berhenti.
Fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rekap rekong) yang akan datang justru memerlukan dukungan yang lebih terstruktur dan sinergis, terutama dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pemetaan yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak bencana di Kota Padang cukup luas, sehingga tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah daerah sendiri. Hal ini disampaikan Muharlion setelah mengikuti rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) pada Sabtu (20/12/2025).
“Kita harus menyadari bahwa berakhirnya status tanggap darurat bukan berarti semua masalah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih kompleks, yang membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah daerah dan pusat. Peran Kementerian PU menjadi sangat penting di sini,” ujarnya.
Beberapa infrastruktur strategis seperti jalan nasional, jembatan besar, dan sistem sungai mengalami kerusakan yang membutuhkan kapasitas teknis dan anggaran yang tidak dimiliki oleh Pemko Padang. Oleh karena itu, keterlibatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dari Kementerian PU dianggap sangat krusial.
“Jalan dan jembatan yang rusak menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Selain itu, sungai yang pendekal dan berubah alur perlu segera ditangani agar tidak menyebabkan banjir kembali. Semua ini membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat,” jelas Muharlion.
Menurutnya, normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama dalam tahap rekap rekong. Bukan hanya untuk mengembalikan fungsi aliran air, tetapi juga sebagai upaya pencegahan bencana di masa depan yang melindungi keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.
“Normalisasi sungai adalah investasi jangka panjang. Kita tidak bisa hanya memikirkan sekarang, tetapi juga bagaimana menjaga keamanan kota dan masyarakat kita di masa yang akan datang. Ini membutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari Kementerian PU,” tegasnya.
Di tingkat daerah, DPRD Kota Padang telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap fokus pada tugas masing-masing dalam mendukung program rekap rekong. Dinas PUPR diminta mempercepat perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase yang rusak, sementara Dinas Lingkungan Hidup harus memastikan bahwa pembersihan lumpur dan puing bencana berjalan optimal serta lingkungan kota kembali kondusif.
Dalam hal hunian masyarakat terdampak, pembangunan hunian sementara (Huntara) telah berjalan dengan baik berkat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat ini, lebih dari seratus kepala keluarga telah tinggal di rumah susun khusus (Rusun Khusus) dan rumah susunawa (Rusunawa) yang disediakan. Kawasan Simpang Haru yang tengah melalui proses pembersihan juga siap untuk menampung antara lima puluh hingga tujuh puluh keluarga lagi.
Untuk hunian tetap (Huntap), Pemko Padang telah menyiapkan dua lokasi potensial dengan total luas sekitar tiga hektare, yaitu di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan. Namun, pembangunannya membutuhkan dukungan dari Kementerian PU untuk penyediaan prasarana dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan akses.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu mempercepat pembangunan hunian tetap di lahan yang telah kami siapkan. Masyarakat terdampak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman dari ancaman bencana,” ujarnya.
DPRD juga mengingatkan agar camat dan lurah melakukan pendataan dengan sangat cermat terhadap sekitar lima ratus delapan puluh rumah yang hanyut atau rusak berat. Data ini akan menjadi dasar untuk penyaluran bantuan seperti Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar lima ratus ribu rupiah hingga enam ratus ribu rupiah per bulan, sehingga bisa tepat sasaran dan tidak ada yang terlewatkan.
Selain permukiman dan infrastruktur, bencana juga berdampak pada sektor pertanian dan pendidikan. Tercatat sekitar empat ribu seratus empat puluh hektare sawah tidak dapat digarap akibat kerusakan jaringan irigasi, sembilan jembatan rusak, dan beberapa sekolah mengalami kerusakan yang membutuhkan perbaikan segera.
Muharlion berharap, dengan kerja sama yang erat antara semua pihak – mulai dari Pemko Padang, DPRD, hingga Kementerian PU – proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan cepat dan efektif, sehingga kehidupan masyarakat Kota Padang bisa kembali normal dan bahkan lebih baik dari sebelumnya.
