Padang – DPRD Kota Padang mengambil peran aktif dalam mendukung langkah inovatif dari ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo yang menyediakan tanah pusako sebagai lokasi relokasi bagi korban banjir bandang. Ketua DPRD Muharlion menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi bukti nyata bagaimana kerja sama antara lembaga legislatif, masyarakat adat, dan pemerintah dapat memberikan solusi cepat bagi masalah yang dihadapi kota.
“Saat pemerintah daerah menghadapi tantangan ketersediaan lahan untuk relokasi, langkah para ninik mamak ini menjadi titik terang yang sangat berharga. DPRD Padang secara resmi mengapresiasi dan akan mendukung penuh upaya ini dengan segala cara yang mungkin,” ujar Muharlion saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi Hunian Sementara (Huntara) di Kampuang Talang RT 03/RW 04, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kamis (25/12/2025).
Dalam kunjungan tersebut, yang juga diikuti oleh beberapa anggota DPRD, Muharlion menjelaskan bahwa lembaga legislatif akan mengambil langkah konkrit untuk memastikan proses hibah tanah pusako kepada Pemkot Padang berjalan lancar dan sesuai dengan tatanan adat Minangkabau. “Kami akan membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan hukum dan adat terkait tanah pusako ini. DPRD akan memastikan bahwa hak-hak kaum perempuan sebagai pemilik tanah pusako tetap terjaga, sekaligus memastikan korban bencana mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak,” tegasnya.
DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun rancangan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pada lahan tersebut, dengan memanfaatkan desain kaplingan yang telah direncanakan oleh para ninik mamak – masing-masing seluas 7×14 meter dengan jalan akses lima meter. “Model yang telah dibuat oleh Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo ini akan kami jadikan contoh terbaik dalam penyusunan kebijakan relokasi korban bencana di Kota Padang. DPRD akan memastikan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan Huntap tersedia dan dialokasikan dengan tepat,” jelas Muharlion.
Selain itu, DPRD telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Utama BNPB Rustian untuk mengajukan dukungan pusat terhadap model relokasi berbasis kearifan lokal ini. “Kami telah menyampaikan konsep ini kepada pihak pusat dan mendapatkan dukungan positif. DPRD akan terus mengawal proses ini hingga selesai, memastikan bahwa lebih dari 300 warga terdampak banjir di Kecamatan Pauh juga dapat merasakan manfaat dari solusi yang sama efektifnya,” ujarnya.
Muharlion menekankan bahwa peran DPRD tidak hanya sebatas mengapresiasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas agar langkah ini dapat direplikasi di daerah lain di Kota Padang yang mengalami kendala serupa. “DPRD akan menyusun pedoman kebijakan yang mengakomodasi peran struktur adat dalam penanganan bencana, sehingga nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau dapat terus berkontribusi dalam pembangunan kota,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh dari DPRD, 11 kepala keluarga korban banjir yang kini tinggal di Huntara Mandiri Talang telah mendapatkan jaminan bahwa mereka akan segera memiliki hunian tetap yang aman dan nyaman, tanpa harus meninggalkan lingkungan sosial yang telah mereka kenal sejak lama.
