MMNews – PADANG, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan Ir. H. Maman Sudarman, MM sebagai Ketua FPK Sumbar periode 2025–2028, melalui proses pemilihan terbuka dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) yang digelar Sabtu, 22 November 2025, di Auditorium Kantor Gubernuran Sumatera Barat.
Musprov dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim Kaban, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran FPK sebagai perekat kerukunan lintas etnis di Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa FPK harus terus memperkuat ruang dialog, edukasi kebangsaan, literasi sosial, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Sebelum pemilihan, Ketua FPK Sumbar demisioner Dr. Otong Rosadi menyampaikan refleksi perjalanan panjang FPK Sumbar, termasuk peran para perintis sejak masa pemerintahan Gubernur Irwan Prayitno serta konsistensi FPK dalam menggelar kegiatan lintas budaya. Pada periode sebelumnya, FPK Sumbar diakui sebagai salah satu FPK paling aktif di Indonesia.
Musyawarah Provinsi tahun ini diikuti oleh 21 utusan etnis serta 3 utusan FPK daerah, menjadikan total 24 pemilik suara sah. Kehadiran lintas komunitas ini memperkuat legitimasi proses pemilihan sebagai representasi keberagaman di Ranah Minang.
Sidang Musprov awalnya menetapkan lima bakal calon ketua:
1. Drs. H. Suardi Datuk Garang
2. Ir. H. Maman Sudarman, MM
3. Prof. Dr. Agussalim
4. drh. Efrinaldi, MM
5. Prof. Dr. I Ketut Budiraga
Tiga calon kemudian menyatakan mengundurkan diri, sehingga hanya menyisakan dua kandidat pada putaran akhir, yaitu Ir. H. Maman Sudarman, MM dan Drs. H. Suardi Datuk Garang.
Pemilihan dilakukan secara voting terbuka, berlangsung tertib, transparan, dan demokratis dengan melibatkan seluruh 24 suara sah. Hasil voting menetapkan Ir. H. Maman Sudarman, MM sebagai Ketua FPK Sumbar periode 2025–2028.
Sesuai ketentuan, ketua terpilih diberikan waktu 14 hari untuk menyusun struktur kepengurusan lengkap, atau paling lambat 6 Desember 2025. Setelah itu, struktur akan diproses melalui Kesbangpol dan Biro Hukum Provinsi untuk penetapan dan pelantikan.
Panitia Musprov berharap Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru dapat diterbitkan sebelum peringatan Hari Bela Negara pada 19 Desember 2025, sehingga pengurus baru dapat segera menjalankan program strategis FPK ke depan.
Musprov FPK Sumbar tahun ini berlangsung lancar, penuh nuansa kebersamaan, dan mencerminkan komitmen kuat seluruh etnis dalam menjaga persatuan di Sumatera Barat. Dengan kepemimpinan baru, FPK Sumbar diharapkan semakin aktif menjadi wadah pembauran, dialog, dan penguatan kerukunan lintas budaya.
