Cegah Stunting Itu Penting.
Padang, mimbar-minangnews.com, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Koordinasi Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumbar yang diadakan di Pangeran Beach Hotel Padang pada Kamis, (9/10/2025).
Hadir dalam Rakor Koordinasi Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting tersebut antara lain Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden;, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN;, – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota; Kepala DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota.
Dalam kesempatan rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Penderita stunting pada anak dapat mengakibatkan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal.
“Tentunya kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Mahyeldi.
Sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia pada tahun 2045 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita.
Penurunan stunting masuk dalam Asta Cita ke 4, yaitu: “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.
Ini juga sesuai dengan Misi ke 1 RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu Pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.
Stunting merupakan salah satu isu prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 19,8 persen pada tahun 2024 menjadi 14,2 persen tahun 2029.
“Sementara Sumbar pada tahun 2024 prevalensi Stunting meningkat 1,3 persen dari 23,6 persen di tahun 2023 menjadi 24,9 persen,” jelasnya.
Sementara kasus wasting (gizi kurang) mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dari 9,3 persen tahun 2023 menjadi 7 persen di tahun 2024.
“Berdasarkan hal tersebut maka Pemprov Sumbar terus melakukan upaya-upaya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Menurut Gubernur Mahyeldi, Pemprov Sumbar sejak tahun 2024 telah melakukan beberapa upaya dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting diantaranya dengan Membentuk Nagari Generasi Emas dengan lokus 60 Nagari.
Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan ibu hamil, balita dan remaja melalui skrining kesehatan dengan peningkatan kapasitas layanan kesehatan di tingkat nagari. Pelibatan RS, Perguruan tinggi dan Organisasi Profesi dengan tokoh Masyarakat dan Pemda setempat.
“Dalam ini kita telah melakukan kolaborasi dengan lima Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan KKN tematik stunting tersebar di 19 Kab/Kota,” terangnya.
Selain itu juga melakukan Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK dan Balita Bermasalah Gizi, Optimalisasi edukasi ke masyarakat melalui aktivasi kelas ibu hamil, dan Kolaborasi dengan Mitra melalui Program CSR.
“Dalam percepatan penurunan stunting setidaknya dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, dan pendekatan berbasis keluarga berisiko Stunting,” jelasnya.
Gubernur Mahyeldi berharap dengan adanya rapat ini menjadikan semangat dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Barat.
Dengan hadirnya Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi langkah awal ini akan menjadi komitmen kita bersama untuk dapat menurunkan angka Stunting di Provinsi Sumatera Barat.
Adapun dalam sambutanya, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Dyah Kusumastuti, menyampaikan penurunan angka stunting merupakan program prioritas yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Untuk itu, diperlukan inovasi daerah berbasis karakteristik wilayah, agar program-program yang ada benar-benar sesuai dengan apa yang diperlukan di tiap daerah,” kata Dyah.
“Kehadiran inovasi daerah yang memanfaatkan kearifan lokal dan menyesuaikan dengan berbagai karakteristik wilayah setempat menjadi penting, karena sering kali implementasi program tidak bisa disamakan untuk semua region,” ulasnya.
Pemerintah telah melakukan penurunan Stunting di Indonesia mulai dari tahun periode 2013 – 2024 prevalensi menurun sebesar 27,4 persen dalam 11 tahun.
Untuk prevalensi Stunting di Sumatera Barat masih 24,9 persen terjadi prevalensi penurunan sebesar 5 persen poin, jika dibandingkan dengan data tahun 2018.
“Namun tahun terakhir ini Sumbar cendrung stagnan bahkan meningkat,” ucapnya.
Untuk itu perlu langkah – langkah penguatan ke depan dengan melakukan fokus pada upaya pencegahan stunting baru, bukan penanganan, karena intervensi terkait stunting jauh lebih efektif jika dilakukan pencegahan.
“Maka dari itu pentingnya penguatan koordinasi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” tutupnya.
Disela, Rapat Koordinasi tadi, juga dilaksanakan Penandatanganan Komitmen percepatan penurunan stunting antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.
• Penandatanganan Komitmen percepatan penurunan stunting antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten dan Walikota se Provinsi Sumbar.
