Padang, MMNews – Pada 5 Juni 2025, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Padang melanjutkan pembahasan mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2024. Pembahasan ini melibatkan tim ahli dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dengan fokus pada sektor perekonomian dan pembangunan.
Struktur Pansus II
Pansus II dipimpin oleh Ketua Komisi II Rachmad Wijaya, dengan Wakil Ketua Miswar Jambak, dan Sekretaris Arnedi Yarmen. Anggota lainnya meliputi Faisal Nasir, Surya Jufri, Christian Rudy Kurniawan Sutiono, Indra Guswandi, dan Yosrizal Effendi.
OPD Mitra Kerja yang Dilibatkan
Delapan OPD yang menjadi mitra kerja Pansus II dalam pembahasan LKPJ 2024 adalah:
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- Dinas Perdagangan
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- Dinas Pertanian
- Dinas Koperasi dan UMKM
- Dinas Perikanan dan Pangan
- Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM)
Temuan dan Rekomendasi Pansus II
Beberapa isu krusial yang menjadi sorotan Pansus II antara lain:
- Bapenda: Diharapkan untuk memaksimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan digitalisasi, serta menindaklanjuti temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan pajak sarang burung walet yang belum optimal.
- Dinas Perdagangan: Perlu meningkatkan pengelolaan pasar, termasuk Pasar Raya Padang, yang dinilai masih memiliki kebocoran dalam penerimaan retribusi.
- PSM: Dinas ini diminta untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam pengelolaan Trans Padang, retribusi Pantai Air Manis, dan parkir. Jika tidak ada perbaikan, Pansus II mempertimbangkan untuk merekomendasikan penghentian penyertaan modal.
- Perparkiran: Pendapatan dari sektor parkir pada 2024 hanya mencapai Rp1,8 miliar, meskipun terdapat lebih dari 300 titik parkir di Kota Padang. Pansus II menilai ini sebagai indikasi adanya kebocoran besar dan sedang mencari solusi terbaik untuk pengelolaan parkir agar lebih transparan dan optimal.
Hasil evaluasi dan rekomendasi dari Pansus II akan disampaikan kepada fraksi-fraksi di DPRD Kota Padang untuk dimintai pendapat, sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Padang. (*)
