JAKARTA, MMNEWS – Kabar besar datang dari Pemerintah Pusat. Total anggaran fantastis sebesar Rp100,1 triliun digelontorkan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera selama tiga tahun ke depan, mulai 2026 hingga 2028. Kabar strategis ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah nyata mempercepat kebangkitan daerah terdampak bencana.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasinya usai mengikuti rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera bersama sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Mahyeldi, keputusan Pemerintah Pusat itu menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera, termasuk Sumbar, menjadi prioritas nasional.
“Alhamdulillah, ini bentuk komitmen nyata Pemerintah Pusat. Tentu menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit pascabencana. Yang terpenting, masyarakat terdampak segera mendapatkan kepastian, baik pembangunan infrastruktur, hunian tetap, maupun layanan dasar lainnya,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan, Pemprov Sumbar siap bersinergi penuh agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, pembentukan Satgas khusus percepatan rehabilitasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga proses pemulihan tidak berjalan lamban seperti yang kerap terjadi dalam penanganan pascabencana.
“Kami di daerah siap mendukung penuh. Harapannya seluruh proses berjalan efektif sehingga masyarakat bisa segera pulih dan bangkit kembali,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menyampaikan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui Pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk tiga tahun mendatang.
Rinciannya, Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Sebagian besar dana akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan hunian tetap akan ditangani Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Langkah ini dinilai menjadi angin segar bagi daerah-daerah yang masih bergulat dengan dampak bencana besar, termasuk Sumbar yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tantangan pemulihan infrastruktur, pemukiman, dan fasilitas publik akibat bencana hidrometeorologi.
Turut mendampingi Gubernur Mahyeldi dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kalaksa BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon.
Dengan dukungan anggaran jumbo ini, harapan percepatan pemulihan Sumatera kini semakin terbuka lebar.
(adpsb/bud | MMNEWS – mimbar-minangnews.com)
