MMNEWS | mimbar-minangnews.com
JAKARTA — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong arah pembangunan Sumatera Barat ke depan tidak lagi semata bertumpu pada kemampuan fiskal daerah, melainkan diperkuat melalui kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau di berbagai belahan dunia.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi salah satu pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 yang digelar di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Menurut Muhidi, potensi besar yang dimiliki perantau Minang harus disinergikan dengan kekuatan ekonomi daerah guna mendorong pembangunan yang berdaya saing global.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Karena itu, seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujar Muhidi.
Ia menilai, Sumbar memiliki banyak komoditas unggulan yang selama ini belum memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Komoditas seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, hingga hasil pertanian strategis lainnya perlu didorong menuju industrialisasi modern berbasis hilirisasi.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” tegasnya.
Muhidi juga menyoroti pentingnya membangun iklim investasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Menurutnya, investasi tidak cukup hanya berbicara soal modal dan keuntungan, tetapi juga harus menghormati nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
Ia menegaskan, persoalan strategis seperti tanah ulayat harus diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dengan semangat saiyo sakato, yang menjadi kekuatan budaya masyarakat Minang.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan saiyo sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Muhidi menambahkan, DPRD Sumbar berkomitmen memperkuat regulasi dan fungsi pengawasan guna menciptakan kepastian hukum bagi investor, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” katanya.
Dalam forum tersebut, Muhidi juga memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang ia sebut sebagai model “Bintang Laut”. Model ini menempatkan pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan dibangun melalui kolaborasi aktif antara nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha.
Menurutnya, pola pembangunan kolaboratif tersebut akan membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, serta memiliki daya tahan kuat menghadapi tantangan global.
Selain itu, Muhidi turut mendorong konsep investasi berbasis adat sebagai identitas pembangunan khas Sumatera Barat. Dalam konsep tersebut, tanah ulayat tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai bagian dari sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam forum yang sama menegaskan besarnya kekuatan diaspora Minangkabau sebagai modal strategis pembangunan daerah.
Menurut Mahyeldi, Minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa serta memiliki jejak sejarah besar di tingkat nasional maupun internasional.
Ia menyebut banyak tokoh Minang telah berkontribusi besar sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa. Di antaranya Raja Baginda, penyebar Islam di Filipina; Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Besar Masjidil Haram; hingga tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
“Sebanyak 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, sejak awal kemerdekaan, banyak tenaga profesional, intelektual, dan tokoh nasional berasal dari Minangkabau, yang menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Minang dalam perjalanan bangsa sekaligus potensi besar diaspora untuk kemajuan Sumatera Barat.
(*/MMNEWS)
