JAKARTA, MMNEWS — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan regulasi tentang Obligasi Daerah. Instrumen pembiayaan tersebut dinilai berpotensi membuka sumber pendanaan alternatif bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan sekaligus mendorong investasi publik.
Dukungan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Sarasehan Nasional dan Penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” tersebut dirangkaikan dengan penyerahan naskah akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya mendorong penyusunan regulasi terkait pembiayaan daerah.
Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Terlebih, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut adanya inovasi dalam mencari sumber pembiayaan yang berkelanjutan.
“Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki alternatif untuk memperoleh pembiayaan pembangunan melalui investasi, sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang selama ini tersedia,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, obligasi daerah berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas pemerintah daerah.
Meski demikian, pemanfaatannya harus disertai perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta perhitungan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal.
“Yang terpenting, instrumen ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terukur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diperoleh benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Mahyeldi berharap, sarasehan nasional tersebut dapat memberikan wawasan dan perspektif baru bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai peluang, mekanisme, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan dalam pemanfaatan obligasi daerah.
“Kita perlu terus membuka diri terhadap berbagai inovasi pembiayaan daerah. Namun, setiap alternatif yang dikembangkan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga berharap pembahasan RUU Obligasi Daerah dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber pembiayaan secara inovatif, produktif, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar, Fauzan Zainon.
(Adpsb/MMNEWS)
REDAKSI MMNEWS
Obligasi daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang memerlukan kesiapan regulasi, transparansi pengelolaan, serta pengawasan dan perhitungan fiskal yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.







