PADANG, MMNEWS – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mendorong optimalisasi peran Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat distribusi pangan, memangkas rantai pasok, sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.
Menurut Mahyeldi, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan. Pemerintah juga harus memastikan distribusi berjalan efektif, sehingga hasil produksi petani terserap dengan harga yang layak, sementara masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan tersebut mengangkat tema Penguatan Produksi dan Kelancaran Distribusi Pangan melalui Optimalisasi TTIC dan Kerja Sama Antardaerah dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Pengendalian Inflasi di Sumatera Barat.
Mahyeldi menegaskan, TTIC harus mampu menjadi penghubung antara daerah sentra produksi dengan wilayah yang membutuhkan pasokan. Dengan demikian, keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat terjaga.
Ia menilai, kerja sama perdagangan antardaerah menjadi langkah penting untuk mengatasi ketimpangan pasokan. Ketika suatu daerah mengalami surplus produksi, sementara daerah lain membutuhkan komoditas tertentu, distribusi harus segera dilakukan agar tidak terjadi penumpukan barang maupun lonjakan harga.
Sebagai contoh, Mahyeldi menyebut distribusi bawang merah dari Solo ke Padang ketika harga di daerah asal mengalami penurunan. Begitu pula pengiriman telur ayam dalam jumlah besar untuk membantu penyerapan hasil produksi.
“Petani dan peternak harus mendapatkan harga jual yang wajar. Namun, di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh terbebani oleh harga pangan yang terlalu tinggi. Karena itu, distribusi dan kerja sama antardaerah harus diperkuat,” tegasnya.
Produksi Surplus Harus Diimbangi Akses Pasar
Selain memperkuat distribusi, Pemerintah Provinsi Sumbar juga memberikan perhatian terhadap peningkatan produksi komoditas strategis.
Mahyeldi menyebutkan, ketersediaan cabai saat ini dilaporkan mengalami surplus. Kondisi tersebut harus diikuti dengan penguatan akses pasar dan peningkatan kapasitas petani, termasuk mengoptimalkan fasilitas greenhouse yang telah tersedia di sejumlah kabupaten dan kota.
Sementara itu, untuk komoditas jagung, pemerintah daerah diminta mendorong peningkatan produksi melalui penyediaan benih berkualitas dengan harga terjangkau bagi petani.
Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pemantauan harga, ketersediaan stok, data produksi, serta perkiraan waktu panen. Data tersebut penting sebagai dasar membangun sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga pangan.
Kelancaran distribusi ke seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga menjadi perhatian. Koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan diperlukan untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar, termasuk distribusi BBM yang berpengaruh terhadap biaya transportasi pangan.
Antisipasi Inflasi Menjelang Akhir Tahun
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Abdul Majid Ikram, menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan masih berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun.
Hingga minggu kedua November 2026, tekanan kenaikan harga diperkirakan berada di kisaran 0,06 persen. Komoditas yang perlu diwaspadai antara lain cabai merah, bawang merah, dan jengkol akibat keterbatasan pasokan.
Potensi kenaikan harga cabai merah terutama berasal dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. Sementara itu, cabai rawit menjadi perhatian di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Agam.
Di sisi lain, harga daging ayam ras relatif stabil karena pasokan yang mencukupi. Panen cabai rawit lokal juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga.
Selain komoditas pangan, kenaikan tarif angkutan udara menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) juga perlu diantisipasi seiring meningkatnya permintaan perjalanan pada penghujung tahun.
Daerah Diminta Susun Rencana Aksi Inflasi 2027
Menghadapi tahun 2027, Mahyeldi meminta seluruh bupati dan wali kota menyusun Rencana Aksi Pengendalian Inflasi paling lambat akhir Desember 2026.
Rencana tersebut harus memuat jadwal tanam, jadwal produksi, proyeksi kebutuhan pangan, serta skema kerja sama perdagangan antardaerah.
Menurutnya, perencanaan berbasis data akan memudahkan pemerintah menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan. Dengan begitu, potensi kelangkaan dan gejolak harga dapat diantisipasi lebih awal.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi juga menyerahkan penghargaan kepada TPID kabupaten/kota terresponsif melalui KIAT SUMBAR Triwulan III Tahun 2026.
Tiga daerah penerima penghargaan tersebut yakni:
- Kabupaten Solok dengan 181 kegiatan.
- Kabupaten Tanah Datar dengan 163 kegiatan.
- Kota Padang Panjang dengan 155 kegiatan.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas respons dan aktivitas pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian inflasi.
Melalui HLM TPID Triwulan IV ini, Pemprov Sumbar bersama Bank Indonesia, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi terkait berkomitmen memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, optimalisasi TTIC, dan kerja sama perdagangan antardaerah.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi Sumatera Barat.
(Adpsb/rmz/bud)
MMNEWS – Akurat, Terpercaya untuk Semua.







