Audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi, Pemprov Sumbar Perjuangkan Penguatan Usaha Koperasi hingga Pasar Internasional
JAKARTA, MMNEWS – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar tidak sekadar menjadi lembaga ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, tetapi berkembang menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan dukungan Kementerian Koperasi RI dalam pengembangan usaha koperasi, pembangunan fasilitas hilirisasi komoditas, perluasan akses pasar, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.
Usulan itu disampaikan Mahyeldi saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan program KDKMP harus diukur dari kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap koperasi perlu memiliki arah pengembangan usaha yang disesuaikan dengan potensi ekonomi wilayah masing-masing. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi penghubung antara petani, pelaku UMKM, produsen, dan pasar yang lebih luas.
KOPERASI SUMBAR MULAI TEMBUS PASAR INTERNASIONAL
Mahyeldi menyampaikan, Pemprov Sumbar mulai mendorong pengembangan usaha koperasi melalui pemasaran berbagai komoditas pertanian dan produk UMKM hingga pasar internasional.
Langkah tersebut ditandai dengan ekspor perdana berbagai komoditas pertanian dan produk UMKM yang dikelola melalui KDKMP bersama Koperasi Nusantara Minang Madani sebagai offtaker pada Rabu (11/11/2026).
Produk tersebut dipasarkan ke Malaysia melalui Bagan Siapiapi dengan melibatkan Koperasi Balimbuk.
Menurut Mahyeldi, langkah ini menjadi bagian dari upaya membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk unggulan Sumatera Barat melalui jaringan usaha koperasi.
Ia berharap model pengembangan tersebut dapat diperluas sehingga koperasi tidak hanya menjadi tempat berhimpun anggota, tetapi juga memiliki kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
USULKAN PABRIK MINI SAWIT DAN PENGUATAN PASAR GAMBIR
Selain memperluas pemasaran, Gubernur Sumbar juga mengusulkan dukungan konkret Kementerian Koperasi untuk mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Beberapa kebutuhan yang disampaikan meliputi penyediaan pabrik mini pengolahan minyak sawit, penguatan pemasaran gambir, serta pembangunan sarana pendukung pengolahan berbagai produk potensial daerah.
Mahyeldi menilai, potensi komoditas Sumatera Barat perlu didukung fasilitas pengolahan agar produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
“Kami berharap ada dukungan untuk pengembangan sarana pengolahan, termasuk pabrik mini minyak sawit dan pemasaran gambir. Sumbar memiliki potensi komoditas yang besar. Jika didukung fasilitas hilirisasi dan akses pasar, koperasi dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah produk serta kesejahteraan masyarakat,” ungkap Mahyeldi.
Dengan dukungan tersebut, koperasi diharapkan memiliki peran lebih luas dalam rantai produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran komoditas unggulan daerah.
KOPERASI JUGA DIKAJI UNTUK PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
Dalam audiensi itu, Mahyeldi turut menyampaikan perkembangan tindak lanjut arahan Menteri Koperasi RI terkait peluang pengelolaan usaha pertambangan oleh koperasi.
Pemprov Sumbar telah mengutus tim yang terdiri dari unsur Dinas Koperasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dinas Koperasi kabupaten/kota untuk mempelajari praktik pengelolaan pertambangan berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas peluang usaha koperasi dengan tetap mempelajari model pengelolaan yang dapat diterapkan sesuai potensi dan ketentuan yang berlaku.
1.265 PENGELOLA KOPERASI DISIAPKAN IKUT PELATIHAN
Tidak hanya pengembangan usaha, Mahyeldi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi keberhasilan KDKMP.
Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Koperasi dalam meningkatkan kapasitas pengelola koperasi di Sumatera Barat.
Sebanyak 1.265 bendahara koperasi direncanakan mengikuti pelatihan pada akhir tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 500 orang melalui dana dekonsentrasi dan 765 orang melalui kerja sama dengan DEKOPIN.
“Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola, sehingga koperasi yang telah dibentuk dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, penguatan kemampuan pengelola, khususnya dalam administrasi, keuangan, dan manajemen usaha, menjadi bagian penting untuk memastikan koperasi dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
277 GERAI KDKMP TELAH TERBANGUN
Dalam kesempatan yang sama, Mahyeldi juga melaporkan perkembangan pembangunan KDKMP di Sumatera Barat.
Hingga saat ini, sebanyak 277 gerai telah terbangun. Dari jumlah tersebut, 246 gerai telah mencapai progres 100 persen, sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi lapangan.
Capaian tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat kelembagaan dan aktivitas usaha koperasi di berbagai wilayah Sumatera Barat.
Melalui audiensi tersebut, Mahyeldi berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, terutama dalam mempercepat pengembangan koperasi yang berbasis potensi lokal.
Baginya, KDKMP harus berkembang menjadi ekosistem ekonomi produktif yang mampu mempertemukan potensi nagari dengan kebutuhan pasar, membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Koperasi tidak cukup hanya dibangun gedung dan kelembagaannya. Koperasi harus hidup, bergerak, menghasilkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(adpsb/bud)
MMNEWS – Media Informasi, Kreatif dan Mencerahkan
mimbar-minangnews.com







