Padang, Mimbar-MinangNews.com – Bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar), baik dalam bentuk program maupun bantuan langsung, dinilai sangat tepat guna dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat agar kembali mandiri.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi, saat menghadiri kegiatan Penyerahan Bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumbar yang digelar di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2).
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar bagi warga terdampak bencana di Sumbar. Bantuan tersebut mencakup pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), program Paket Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi bagi 5.008 orang, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi 100 orang, Program Padat Karya sebanyak 20 paket kegiatan, bantuan dua unit sumur bor dan mesin air, serta Bantuan Langsung bagi 125 korban terdampak bencana.
“Alhamdulillah, pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak bencana dalam proses pemulihan ekonomi, sehingga mereka dapat kembali mandiri,” ujar Muhidi.
Terkait pembangunan lima BLKK, Muhidi mendorong pemerintah daerah untuk segera mendata kebutuhan di masing-masing wilayah agar program tersebut dapat segera direalisasikan. Ia juga menambahkan bahwa Kemnaker memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, berkelanjutan, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat,” kata Yassierli.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, maupun masyarakat, untuk terus bersinergi dalam mempercepat pemulihan serta pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Barat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 lalu tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi sektor ketenagakerjaan.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menilai Program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, mengingat Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten/kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana. (*)
