SUMATERA BARAT — Perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar tanggung jawab keluarga, tetapi merupakan komitmen negara yang wajib diwujudkan melalui kebijakan, pengawasan, pemberdayaan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan bertema “Potret Perempuan dan Anak sebagai Sumber Daya dan Potensi dalam Pembangunan”. Materi mengenai perlindungan anak disampaikan oleh Muzli M. Nur, S.Pd., anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Komisi IV sekaligus anggota Badan Kehormatan DPRD Sumbar.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber Wanda yang memberikan pemaparan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat.
Dalam pemaparannya, ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun serta berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat dan hak kemanusiaannya.
Perempuan dan anak merupakan bagian penting dari sumber daya manusia yang memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan bangsa. Keduanya tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai pelaku dan penggerak pembangunan nasional.
Namun, potensi besar tersebut harus diimbangi dengan upaya pemberdayaan, perlindungan, serta pemenuhan hak secara menyeluruh. Tanpa perlindungan yang memadai, perempuan dan anak akan terus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari diskriminasi, eksploitasi hingga kekerasan.
Kekerasan Seksual terhadap Anak Jadi Ancaman Serius
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah meningkatnya kerentanan anak terhadap tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual.
Dalam materi yang disampaikan, kelompok usia 13 hingga 17 tahun menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual. Persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, pemerintah hingga aparat penegak hukum.
Perlindungan anak harus menjadi agenda strategis negara karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, bebas dari kekerasan, serta mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya.
Payung Hukum Harus Diikuti Tindakan Nyata
Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi instrumen penting dalam pencegahan, penanganan, perlindungan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.
Keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan implementasi nyata, pengawasan yang konsisten, edukasi masyarakat, serta keberanian untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Keluarga juga memiliki peran mendasar dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak. Pengawasan, komunikasi terbuka, pendidikan karakter, serta pemahaman mengenai hak-hak anak menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kekerasan.
Melalui pembahasan ini, diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa perempuan dan anak bukan sekadar objek perlindungan, melainkan aset bangsa yang memiliki hak, potensi, dan kontribusi besar bagi masa depan pembangunan.
Melindungi perempuan dan anak berarti menjaga masa depan bangsa. Tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi terhadap mereka.
(Iwan)
MMNEWS Media Group Mimbar-MinangNews.com | Aktual, Tajam, dan Terpercaya







