Today

ANCAMAN NARKOBA MAKIN MENGKH​​AWATIRKAN, VASKO RUSEIMY DESAK SELURUH KEPALA DAERAH DI SUMBAR BERGERAK BERSAMA

WAGUB: SUMBAR TAK LAGI SEKADAR JALUR PERLINTASAN, TETAPI MULAI MENGARAH MENJADI DAERAH PRODUKSI NARKOBA

PADANG, MMNEWS — Ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat (Sumbar) semakin serius. Daerah yang selama ini dikenal sebagai jalur perlintasan narkotika kini mulai menghadapi ancaman lebih besar, yakni berkembangnya aktivitas produksi narkoba. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat langkah konkret dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama bupati dan wali kota se-Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernur, Padang, Kamis (19/11/2026).

Rapat mengangkat tema Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat.

Vasko menegaskan, persoalan narkoba tidak bisa lagi dibebankan hanya kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian. Seluruh pemerintah daerah harus mengambil tanggung jawab melalui kebijakan, program pencegahan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat.

“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Vasko.

Ia meminta seluruh kepala daerah tidak menjadikan rapat koordinasi sebatas forum diskusi dan penyampaian laporan. Setiap kabupaten dan kota harus memiliki komitmen serta langkah nyata yang dapat segera dilaksanakan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.

85.666 GENERASI MUDA DIPROYEKSIKAN TERPAPAR NARKOBA

Dalam rapat tersebut, Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, memaparkan gambaran serius ancaman narkoba berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025.

Kelompok penduduk Sumbar berusia 15–24 tahun yang diproyeksikan terpapar narkoba mencapai 85.666 orang. Angka tersebut menjadi peringatan penting mengenai besarnya tantangan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Toton juga mengungkapkan bahwa jangkauan layanan BNN di Sumbar masih terbatas. Saat ini, layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh.

BNNP Sumbar tengah memproses rencana pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.

Selain keterbatasan jangkauan layanan, fasilitas rehabilitasi juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan.

Karena itu, BNNP mendorong pemerintah kabupaten dan kota mendukung penyediaan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah agar masyarakat yang membutuhkan penanganan dapat memperoleh layanan lebih mudah.

PENCEGAHAN HARUS DIMULAI DARI SEKOLAH DAN NAGARI

Upaya pemberantasan narkoba juga harus diperkuat melalui pendidikan dan pembinaan sejak usia dini.

BNNP Sumbar mendorong integrasi materi antinarkoba ke dalam dunia pendidikan. Program tersebut mulai diterapkan pada tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan dan direncanakan diperluas ke mata pelajaran PPKN, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.

Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mengambil peran sesuai kewenangannya dengan memasukkan edukasi antinarkoba pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP.

Di lingkungan masyarakat, BNNP juga mendorong penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian.

Program ini diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dengan melibatkan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan hingga ke tingkat nagari.

206 KAWASAN RAWAN NARKOBA, PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA DIPERKUAT

Tantangan lainnya terlihat dari hasil pemetaan BNNP Sumbar yang mencatat terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, sembilan kawasan masuk kategori bahaya.

Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

BNNP mendorong pembinaan keterampilan, pengembangan peluang usaha, serta aktivitas produktif bagi generasi muda agar memiliki masa depan yang lebih baik dan tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang aman serta terbebas dari ancaman narkotika.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau yang mewakili, Kepala BNNP Sumbar, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya.

Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Sumbar berharap lahir komitmen bersama yang diwujudkan dalam program nyata, terukur, dan berkelanjutan hingga tingkat kabupaten, kota, dan nagari.

Perang melawan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan generasi muda dan menjaga masa depan Sumatera Barat.

(adpsb/cen/bud)

MMNEWS — Akurat, Terpercaya, untuk Semua.

Berita lainnya

Seedbacklink