JAKARTA, MMNEWS — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan dinilai dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Perluasan akses keuangan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan,” ujar Mahyeldi seusai mengikuti kegiatan.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang berkelanjutan, program akses keuangan diharapkan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang selama ini belum memperoleh layanan keuangan secara optimal.
OJK: Inklusi Keuangan Melampaui Target RPJMN 2029
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa penguatan TPAKD mendukung agenda pembangunan nasional, terutama pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Friderica menyebutkan, saat ini terdapat 552 TPAKD yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan, perkembangan literasi dan inklusi keuangan terus dipantau melalui survei nasional yang diselenggarakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam Rakornas, tingkat literasi keuangan pada 2026 mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak.
Prabowo Apresiasi Pembentukan TPAKD di Seluruh Indonesia
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Presiden menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian penting dalam memperkuat koordinasi perluasan akses keuangan di daerah.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan TPAKD.
Kehadiran perwakilan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat turut menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
Pelibatan kelompok masyarakat tersebut mencerminkan pentingnya memastikan program akses keuangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, termasuk kelompok usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Perluasan Akses Keuangan Jadi Peluang bagi Sumatera Barat
Bagi Sumatera Barat, penguatan akses keuangan menjadi peluang untuk memperbesar kapasitas usaha masyarakat, terutama UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan berbagai usaha produktif di daerah.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong perluasan layanan keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan dukungan modal.
Partisipasi Mahyeldi dalam Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor keuangan, sehingga program inklusi keuangan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Rakornas TPAKD 2026 dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Pemerataan akses keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan layanan keuangan formal, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan daerah yang lebih inklusif.
(Adpsb/Bud/MMNEWS)
