PASAMAN, MMNEWS — Pemerintah Kabupaten Pasaman terus memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang aman, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pasaman, Kamis (18/6/2026).
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman, Roichard, menegaskan bahwa penerapan TTE tidak sekadar menggantikan tanda tangan konvensional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga autentisitas, integritas, dan keamanan dokumen pemerintahan.
Dalam kegiatan tersebut, Roichard didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasaman, Fatrizon, serta Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral (PSS), Asnil SY, yang turut memaparkan aspek teknis dan tata kelola keamanan TTE.
Menurut Roichard, salah satu prinsip penting dalam penggunaan TTE adalah kenirsangkalan (non-repudiation), yakni mekanisme yang mendukung pembuktian bahwa suatu proses penandatanganan elektronik dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dan dapat diverifikasi berdasarkan bukti elektronik yang tersedia.
“Di era digital, TTE hadir sebagai solusi yang mampu menjamin keabsahan dan integritas dokumen. Dengan teknologi enkripsi dan mekanisme validasi yang sesuai regulasi, TTE memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko serta membangun kepercayaan dalam transaksi digital,” ujar Roichard.
Ia menjelaskan, penggunaan TTE juga dapat meningkatkan efisiensi birokrasi. Proses pengesahan dokumen dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus bergantung pada pertemuan fisik, sehingga alur administrasi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien.
“Penggunaan TTE mempercepat alur kerja sekaligus meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan,” tambahnya.
Diskominfo: TTE Perkuat Validitas Dokumen
Kepala Diskominfo Kabupaten Pasaman, Fatrizon, menegaskan bahwa TTE tersertifikasi dilengkapi mekanisme autentikasi untuk membantu memverifikasi identitas penandatangan serta mendeteksi perubahan pada dokumen setelah ditandatangani.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut dapat menekan risiko pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan tanda tangan elektronik, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap transaksi digital di lingkungan pemerintahan.
“Dengan sistem autentikasi yang kuat, potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan di ekosistem digital pemerintahan,” kata Fatrizon.
Ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kedisiplinan aparatur dalam menerapkan prosedur keamanan serta menjaga kerahasiaan akses.
Asnil SY Ingatkan OPD Jaga Kredensial TTE
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral, Asnil SY, memaparkan berbagai lapisan keamanan dalam ekosistem TTE, mulai dari autentikasi pengguna, enkripsi data, sertifikat elektronik, hingga mekanisme audit yang memungkinkan aktivitas penandatanganan ditelusuri.
Asnil menjelaskan bahwa prinsip kenirsangkalan didukung oleh sejumlah komponen keamanan, antara lain sertifikat elektronik, identitas digital, pengamanan akses, dan rekaman waktu (timestamp) yang membantu mendokumentasikan proses penandatanganan.
“Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak yang telah menandatangani dokumen secara elektronik tidak dapat begitu saja menyangkal keterlibatannya, karena prosesnya didukung bukti elektronik yang dapat diverifikasi,” jelas Asnil.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mematuhi prosedur dan etika penggunaan TTE. Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan kredensial dan tidak memberikan akses kepada pihak lain untuk mencegah penyalahgunaan.
“Keamanan ekosistem TTE sangat bergantung pada kedisiplinan setiap pengguna. Penyalahgunaan tanda tangan elektronik tidak hanya berisiko melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dapat merusak validitas dokumen dan kredibilitas administrasi pemerintahan,” tegasnya.
Dorong Pemerintahan Digital yang Aman dan Terpercaya
Melalui kegiatan HLM TP2DD tersebut, Diskominfo Kabupaten Pasaman berharap seluruh OPD semakin memahami pentingnya keamanan digital dan mampu menerapkan TTE secara tepat, aman, serta bertanggung jawab.
Penguatan tata kelola TTE diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, melainkan juga membangun sistem yang aman, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan setiap dokumen pemerintahan memiliki integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. (Wan)
MMNEWS — Akurat, Berimbang, dan Terpercaya.








