Pemerintah Kabupaten Pasaman Perkuat Tata Kelola Statistik Sektoral untuk Dukung Pembangunan Berbasis Data
PASAMAN, MMNEWS — Pemerintah Kabupaten Pasaman terus memperkuat tata kelola statistik sektoral melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data pemerintah daerah sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan terukur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Yudesri, menyatakan optimistis nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Pasaman dapat meningkat pada penilaian tahun 2026. Optimisme tersebut disampaikan saat membuka wawancara EPSS bersama Tim Penilai Badan (TPB) dan Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Kabupaten Pasaman di Ruang Rapat Sekda, Selasa (14/7/2026).
Menurut Yudesri, EPSS merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah. Hasil evaluasi tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi.
“EPSS menjadi referensi dalam membangun statistik lintas sektor sekaligus langkah strategis untuk melihat perkembangan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pasaman,” ujar Yudesri.
Ia menjelaskan, Kabupaten Pasaman meraih nilai IPS sebesar 2,64 dengan kategori Baik pada 2024. Capaian tersebut menjadi modal sekaligus motivasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik pada evaluasi 2026.
“Saya berharap nilai IPS Kabupaten Pasaman dapat meningkat pada tahun ini. Ini merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Perkuat Sinergi dan Kualitas Data
Yudesri menegaskan, penguatan statistik sektoral membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah, termasuk konsistensi dalam memenuhi indikator penilaian serta melengkapi bukti dukung yang diperlukan.
Pemerintah Kabupaten Pasaman juga memperkuat tata kelola data melalui Peraturan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasaman. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Kami berharap regulasi tersebut mampu mempercepat pembangunan statistik sektoral yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga kualitas data pemerintah daerah semakin baik untuk mendukung perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan penilaian, Bappeda berperan sebagai koordinator Satu Data Indonesia, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai walidata. Dua perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian ialah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
Yudesri turut mengapresiasi perangkat daerah yang telah membangun kolaborasi dengan BPS Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Ia juga meminta Tim Penilai Internal menyampaikan jawaban dan bukti dukung secara objektif selama proses wawancara berlangsung.
Berdasarkan hasil pemantauan dalam kegiatan tersebut, sebagian besar komponen penilaian telah dipenuhi. Namun, sejumlah bukti dukung masih perlu dilengkapi sebelum evaluasi dinyatakan final.
Data Berkualitas, Pembangunan Lebih Terarah
Peningkatan kualitas statistik sektoral diharapkan mampu memperkuat dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi elemen penting dalam menentukan prioritas pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui pelaksanaan EPSS 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman menargetkan tata kelola statistik yang semakin matang, terintegrasi, dan berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
MMNEWS — Tajam, Akurat, dan Terpercaya.
Penulis: Wan








