Gladi Gempa dan Tsunami Sumbar 2026 Uji Komando, Komunikasi hingga Evakuasi
PARIAMAN, MMNEWS — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami harus menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar program atau kegiatan seremonial.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
Menurut Mahyeldi, gladi tersebut menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana kesiapan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana.
Kegiatan yang mencakup Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX) tersebut, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai simulasi. Setiap tahapan harus menghasilkan pembelajaran dan evaluasi yang dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana di Sumbar.
“Keberhasilan gladi ini justru diukur dari berapa banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh untuk memperkuat kesiapsiagaan kita di masa depan,” ujar Mahyeldi.
Tiga Tahapan untuk Menguji Kesiapan
Mahyeldi menjelaskan, TTX digunakan untuk menguji pemahaman terhadap skenario bencana, pembagian peran, kebijakan, hingga mekanisme pengambilan keputusan.
Selanjutnya, CPX menguji sistem komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan, serta mobilisasi sumber daya. Sedangkan FTX memastikan seluruh rencana yang telah disusun dapat diterapkan secara operasional di lapangan.
Karena itu, ia meminta seluruh hasil evaluasi dari ketiga tahapan tersebut didokumentasikan secara lengkap, termasuk kendala, keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur, maupun keterbatasan sumber daya.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya harus ditindaklanjuti pemerintah kabupaten dan kota bersama perangkat daerah terkait.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi. Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Jangan menunggu keadaan darurat untuk menentukan siapa berbuat apa. Semua itu harus kita siapkan dari sekarang,” tegasnya.
Perkuat Komando dan Komunikasi Darurat
Gubernur juga menekankan pentingnya memperkuat sistem komando dan koordinasi lintas instansi melalui SOP yang dipahami seluruh unsur.
Sistem komunikasi kedaruratan, lanjutnya, juga harus terus diuji dan diperkuat melalui sinergi BPBD, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, serta relawan.
Menurut Mahyeldi, hasil pembelajaran dari gladi tidak boleh berhenti di lokasi pelaksanaan. Masing-masing pemerintah kabupaten dan kota perlu membawa hasil evaluasi tersebut ke wilayah masing-masing untuk disosialisasikan kepada OPD hingga masyarakat.
Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana dapat semakin terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
“Semakin banyak yang terlibat dan semakin sering dilaksanakan, semakin baik, sehingga proses internalisasi terhadap kebencanaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian kita,” katanya.
Ancaman Bencana Tak Mengenal Batas Administrasi
Mahyeldi menambahkan, ancaman gempa bumi dan tsunami tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun melalui kerja sama lintas daerah.
Selain kesiapan sistem komando dan evakuasi, kebutuhan dasar masyarakat saat terjadi bencana juga harus menjadi perhatian utama, mulai dari konsumsi, tempat pengungsian yang layak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan dasar lainnya.
“Kesiapsiagaan kita menghadapi musibah bencana ini harus menjadi budaya kita, harus menjadi hal yang melekat dalam keseharian kita,” ujarnya.
BNPB Dorong Renkon Terus Diperbarui
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumbar dan BPBD yang telah menguji Rencana Kontinjensi (Renkon) Gempa Bumi dan Tsunami.
Ia menekankan agar Renkon terus diperbarui dan diuji secara berkala sehingga tetap sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.
Rustian juga mengingatkan pentingnya memastikan kesiapan jalur dan lokasi evakuasi, termasuk skenario rujukan kesehatan. Rumah sakit yang berada di wilayah aman perlu disiapkan untuk mendukung pelayanan apabila fasilitas kesehatan lainnya terdampak bencana.
“Bencana ini kita tidak tahu kapan terjadinya, dan yang pasti akan terjadi. Karena itu kita tidak boleh takut, tetapi harus siap,” katanya.
Pariaman Dorong Masyarakat “Siap untuk Selamat”
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, mengatakan gladi kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat.
Menurutnya, manusia tidak dapat mencegah alam berkehendak, namun dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan bencana.
Ia mengajak masyarakat menjadikan gladi tersebut sebagai momentum untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika gempa dan tsunami terjadi, termasuk mengenali jalur serta titik evakuasi.
“Siap untuk Selamat” menjadi semangat bersama dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi ancaman bencana.
(adpsb/rmz/bud)
