SOLOK, MMNEWS — Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang atau galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi warga terdampak sekaligus memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan cepat dan terkoordinasi.
Wapres menegaskan sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat harus segera dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar, pencarian korban yang masih hilang, pemulihan infrastruktur, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
Cicilan Warga Terdampak Jadi Perhatian
Salah satu perhatian Wapres adalah kondisi ekonomi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan warga yang memiliki kewajiban cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara.
Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar pemberian keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Wapres.
Selain persoalan ekonomi, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak. Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumatera Barat maupun nasional, terutama komoditas padi dan bawang.
Karena itu, pemulihan lahan pertanian dinilai perlu menjadi bagian penting dari agenda pascabencana agar aktivitas produksi dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan.
Pelayanan Publik dan Kelompok Rentan Harus Terlindungi
Wapres juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, khususnya pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen akibat bencana.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil, terutama dalam proses pendistribusian bantuan.
Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian penting untuk mencegah munculnya berbagai penyakit pascabencana.
Untuk mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang, pemerintah didorong mempercepat langkah mitigasi jangka panjang melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
R3P Jadi Dasar Pemulihan Jangka Panjang
Wapres meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam serta kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, Wapres mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana, namun tetap mempertimbangkan kedekatan dengan tempat tinggal sebelumnya dan sumber mata pencaharian masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi tanpa meningkatkan risiko terdampak bencana serupa.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegas Gibran.
Mahyeldi: Normalisasi Sungai Jadi Prioritas
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas penanganan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Hal tersebut dinilai penting mengingat curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing.
Penyusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus membersihkan material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang dan material lainnya.
Langkah tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, serta komunitas pencinta alam.
Pemprov Sumbar juga memperoleh dukungan BNPB berupa sejumlah peralatan, termasuk chainsaw, untuk mendukung proses pembersihan di lapangan.
BNPB Pastikan Penanganan Terus Berjalan
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam penanganan bencana.
Untuk satu warga yang masih dalam pencarian, operasi pencarian terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus dipenuhi, termasuk logistik dan kebutuhan khusus bagi pengungsi.
Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan. Sementara bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.
480 Warga Terdampak, Kerugian Ditaksir Rp300 Miliar
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang yang terjadi pada Senin (21/9/2026) menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian.
Selain itu, satu orang mengalami luka berat dan tiga orang luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak, dengan sebagian di antaranya mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga maupun sejumlah lokasi pengungsian.
Bencana juga menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur, antara lain enam gedung perkantoran yang mengalami kerusakan berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah warga.
Total kerugian sementara yang ditaksir pemerintah daerah mencapai sekitar Rp300 miliar.
Untuk penanganan darurat, Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Penanganan difokuskan pada pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan, sungai dan fasilitas pemerintahan, pendistribusian logistik, pelayanan warga yang terluka, serta koordinasi lintas pemerintahan.
Kebutuhan Pemulihan Diperkirakan Rp929 Miliar
Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Solok merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, serta perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan dan kendaraan dinas.
Total kebutuhan anggaran untuk rencana pemulihan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar.
Kunjungan Wapres Gibran ke lokasi bencana menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan tidak berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan kehidupan masyarakat, rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi, sekaligus penguatan mitigasi agar risiko bencana di masa mendatang dapat ditekan.
(adpsb/rmz/bud)
MMNEWS — Mimbar-MinangNews.com
Informasi Sumatera Barat, Tajam, Berimbang dan Terpercaya
