PASAMAN — MMNEWS — Program seragam sekolah gratis yang menjadi salah satu program unggulan Pasaman Bangkit mulai menjadi sorotan. Memasuki sekitar satu setengah tahun kepemimpinan Bupati Pasaman, realisasi program tersebut dinilai belum memberikan kepastian kepada masyarakat.
Program seragam gratis sebelumnya diharapkan menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan, khususnya untuk membantu meringankan beban ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.
Namun hingga kini, pelaksanaan program tersebut dipertanyakan karena seragam yang dinanti masyarakat belum juga tersalurkan.
Informasi yang berkembang menyebutkan anggaran program seragam gratis telah dipersiapkan melalui dua sumber pendanaan, yakni APBD dan BAZNAS. Karena itu, masyarakat mempertanyakan apa sebenarnya kendala yang menyebabkan program tersebut belum terealisasi.
Dijanjikan Tahun Ajaran Baru, Siswa Kini Mendekati Ujian Semester
Program tersebut sebelumnya disebut akan direalisasikan pada tahun ajaran baru. Namun waktu terus berjalan dan para siswa kini semakin mendekati pelaksanaan ujian semester.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan teknis Dinas Pendidikan dalam menjalankan salah satu program yang menjadi bagian dari visi dan misi Pasaman Bangkit.
Persoalan yang perlu dijelaskan kepada publik antara lain menyangkut siapa penerima manfaat, jumlah siswa yang memperoleh seragam, mekanisme pengadaan dan penyaluran, sumber serta besaran anggaran, hingga jadwal pasti pendistribusiannya.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak berkembang berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Kinerja Dinas Pendidikan Disorot
Sorotan juga mengarah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah teknis dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Jika anggaran memang sudah tersedia, keterlambatan realisasi perlu dijelaskan secara terbuka. Apakah persoalannya berada pada proses pengadaan, pendataan penerima, administrasi anggaran, koordinasi antarlembaga, atau terdapat kendala lainnya.
Kinerja pejabat tidak cukup dinilai dari kegiatan seremonial, tetapi terutama dari kemampuan menuntaskan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Diminta Evaluasi dan Percepat Realisasi
Bupati Pasaman juga didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program seragam gratis tersebut serta meminta perangkat daerah terkait memberikan kepastian waktu realisasi.
Jika ditemukan kelalaian atau ketidakmampuan dalam menjalankan program sesuai target, evaluasi terhadap pejabat penanggung jawab dinilai perlu dilakukan berdasarkan ketentuan dan hasil pemeriksaan kinerja.
DPRD Kabupaten Pasaman juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan mengenai anggaran, proses pengadaan, kendala pelaksanaan, serta target penyaluran kepada siswa.
Program unggulan semestinya tidak berhenti pada perencanaan dan janji. Masyarakat membutuhkan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung.
Seragam gratis adalah janji yang harus memiliki kepastian: kapan direalisasikan, siapa penerimanya, bagaimana mekanismenya, dan apa kendala yang membuat pelaksanaannya belum berjalan sesuai harapan.
MMNEWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman, Dinas Pendidikan, BAZNAS, maupun pihak terkait agar persoalan tersebut dapat disampaikan secara berimbang kepada masyarakat.
MMNEWS — Iwan
