PADANG, MMNEWS — Memasuki paruh kedua 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencatat sejumlah apresiasi dari berbagai lembaga atas kinerja di berbagai sektor. Mulai dari kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, tata kelola pemerintahan, transformasi ekonomi digital hingga solidaritas kebencanaan.
Deretan penghargaan tersebut menjadi bagian dari refleksi perjalanan Pemprov Sumbar sepanjang 2026. Bagi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi sekaligus bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan.
Kepemimpinan hingga SDM Dapat Apresiasi
Di bidang pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan, Mahyeldi menerima Indonesia Human Capital Brilliance Award (IHCBA) dari Forum Human Capital Indonesia (FHCI).
Apresiasi lainnya datang melalui Leadership Award dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Sumbar serta Disway Top Regional Leader Award dari Disway National Network (DNN).
Sektor pendidikan juga menjadi bagian dari capaian tersebut. Mahyeldi menerima Penghargaan Nasional dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Sementara dalam bidang pemerintahan dan kepamongprajaan, Mahyeldi memperoleh Penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Transformasi Ekonomi Digital Sumbar Diakui
Upaya Sumatera Barat mendorong transformasi ekonomi berbasis digital turut mendapat pengakuan.
Pemprov Sumbar memperoleh Bank Indonesia Award sebagai Pemerintah Provinsi Penggerak Ekonomi Digital Nasional Terbaik Wilayah Sumatera.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator eksternal terhadap upaya pemerintah daerah memperkuat ekosistem ekonomi digital sekaligus mendorong adaptasi pelayanan dan aktivitas ekonomi terhadap perkembangan teknologi.
Tak hanya Gubernur, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy juga memperoleh apresiasi melalui Parlemen Jurnalis Award sebagai Wakil Kepala Daerah Penggerak Solidaritas Kebencanaan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
Apresiasi tersebut berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam membangun respons dan solidaritas menghadapi berbagai persoalan kebencanaan.
Mahyeldi: Penghargaan Bukan Tujuan Akhir
Meski berbagai penghargaan berhasil diraih, Mahyeldi menegaskan bahwa apresiasi tidak boleh membuat jajaran pemerintah berpuas diri.
Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemerintah bukan banyaknya penghargaan yang diterima, tetapi sejauh mana kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberi dampak kepada masyarakat.
“Penghargaan ini kita syukuri dan kita jadikan motivasi untuk terus bekerja lebih baik. Yang paling penting bukan penghargaan yang kita terima, tetapi bagaimana program dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi di Padang, Selasa (25/8/2026).
Mahyeldi menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Sumbar, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pemangku kepentingan yang ikut mendukung pembangunan daerah.
Namun, ia mengakui masih terdapat berbagai pekerjaan rumah. Sejumlah program dinilai masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi implementasi maupun dukungan anggaran.
Karena itu, penghargaan yang diterima sepanjang 2026 akan dijadikan bagian dari evaluasi untuk mempertahankan capaian yang telah berjalan baik sekaligus membenahi sektor yang masih membutuhkan perhatian.
“Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Karena itu, apresiasi yang kita terima jangan sampai membuat kita berhenti berbenah. Justru harus menjadi penyemangat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan menghadirkan pembangunan yang semakin dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dari Penghargaan Menuju Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Beragam penghargaan yang diterima Pemprov Sumbar memiliki indikator, lembaga pemberi, serta perspektif penilaian yang berbeda. Karena itu, rangkaian apresiasi tersebut tidak semata-mata ditempatkan sebagai capaian personal kepala daerah.
Lebih jauh, penghargaan menjadi bagian dari refleksi perjalanan pemerintahan Sumatera Barat sekaligus tantangan untuk membuktikan bahwa capaian administratif dan pengakuan eksternal dapat diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang merata, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Memasuki sisa tahun 2026, tantangan Pemprov Sumbar adalah menjaga capaian yang telah diperoleh sembari mempercepat pembenahan pada sektor-sektor yang belum optimal.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya tercermin dari deretan penghargaan, tetapi dari seberapa besar kehadiran pemerintah dirasakan dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat.
(adpsb/bud/MMNEWS)
