Padang, 31 Maret 2026 – mimbar-minangnews.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melalui panitia khusus (pansus) menggelar pembahasan intensif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 30–31 Maret 2026, dengan fokus pada evaluasi kinerja pemerintah daerah serta penyusunan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan.
Pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan menghadirkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, hingga Kesbangpol. Selain itu, rapat lanjutan juga melibatkan Satpol PP, jajaran Sekretariat Daerah, serta para camat se-Kota Padang.
Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, menegaskan bahwa evaluasi LKPJ tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga pada dampak nyata program bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program harus memberikan manfaat langsung, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Jika masih ditemukan kekurangan, DPRD akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan tahun berikutnya,” ujarnya.
Secara umum, capaian kinerja sejumlah OPD disebut telah melampaui 90 persen. Meski demikian, DPRD tetap menyoroti efektivitas sejumlah kegiatan yang dinilai belum optimal dari sisi manfaat.
Ketua Pansus II, Rahcmad Wijaya, menyoroti kinerja Perumda Air Minum Kota Padang yang dinilai cukup baik dengan capaian target mendekati maksimal. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan cakupan layanan air bersih yang saat ini masih di bawah 52 persen.
Ia mendorong penambahan jumlah pelanggan secara bertahap setiap tahun guna memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian penting, mengingat kondisi geografis Kota Padang yang rawan bencana.
Di sektor transportasi, DPRD turut memberikan catatan terhadap layanan Program Smart Mobility (PSM), khususnya terkait kebutuhan penambahan halte serta peningkatan kenyamanan pengguna Trans Padang. Meski menunjukkan perkembangan positif, kualitas layanan dinilai masih perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Ketua Pansus III, Helmi Moesim, menyampaikan bahwa realisasi fisik program pembangunan sepanjang 2025 tergolong tinggi, dengan rata-rata capaian di atas 90 persen. Namun, sejumlah kendala masih ditemukan, terutama akibat faktor bencana yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan di akhir tahun.
Ia menjelaskan, beberapa proyek telah rampung secara fisik, namun proses pembayaran masih menunggu verifikasi dari pihak terkait. Meski demikian, manfaat program bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Hal senada disampaikan Ketua Pansus IV, Iskandar, yang menyebut sebagian besar program telah berjalan baik, meskipun ada beberapa yang tidak terlaksana akibat kondisi force majeure. Ia menambahkan, seluruh hasil pembahasan masih dalam tahap perumusan sebelum ditetapkan sebagai rekomendasi resmi DPRD.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa hasil evaluasi LKPJ harus menjadi pijakan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan. Ia meminta seluruh OPD lebih inovatif dan optimal dalam merealisasikan program prioritas, terutama yang belum tercapai pada 2025.
Selain itu, ia juga menyoroti berbagai kendala teknis, seperti keterlambatan pekerjaan oleh rekanan serta hambatan distribusi akibat bencana. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak terulang di masa mendatang.
Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu meningkatkan efektivitas anggaran, kualitas pembangunan, serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kota Padang. (Pariwara)
