Oleh Labai Korok
Mengukur Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota berpihak pada masyarakat itu sederhana saja, lihat postur anggaran (APBD) daerahnya. Bila presentasi belanja modal lebih besar dari pada belanja pegawai, berarti Kepala Daerah berpihak pada masyarakat. Maka dak usah di demo.
Pertanyaannya apakah itu bisa terjadi, belanja modal lebih besar dari belanja pegawai?, jawaban Penulis bisa, silakan belajar dan diskusi pada Walikota Payakumbuh, Riza Falepi periode 2012-2022 yang lulusan ITB sama dengan metri keuangan, Purbaya.
Beliau berhasil membuat postur belanja modal lebih besar dari pada pegawai, menurut catatan Penulis, selain Pemko Payakumbuh apakah masih ada?. Masih lah.
Penulis melihat anggaran (APBD) pro-rakyat yang dimaksud adalah anggaran yang diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu.
Anggaran ini dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan mengalokasikan dana pada program-program yang memberikan dampak langsung, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi.
Mudah melihat daerah Kabupaten dan Kota tersebut anggaranya berpihak pada rakyat, diantara ciri-ciri utama anggaran pro-rakyat atau berpihak pada rakyat tersebut berfokus pada pengentasan kemiskinan, yang tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin.
Ciri berikutnya ada mengalokasikan dana untuk program spesifik program unggulan kepala daerah, maka anggaran diarahkan untuk program-program yang langsung menyasar masyarakat miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai (BLT), dan program kredit usaha rakyat (KUR).
Setelah itu ciri utama lain harus ada prioritaskan pelayanan dasar pada masyarakat. Dana itu dialokasikan untuk penyediaan layanan dasar yang merata seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu.
Terahir menurut Penulis memperhatikan kelompok rentan miskin atau saat ini cenderung masyarakat bunuh diri, nah alokasi APBD juga dirancang untuk memberdayakan kelompok rentan lainnya, seperti perempuan, penyandang disabilitas, nelayan, dan petani kecil, pedagang miskin, orang tidak punya rumah dan lahan untuk bisa berusaha.
Pada dasarnya banyak yang lain ciri utama anggaran daerah itu bisa disimpulkan anggaran berpihak pada masyarakat atau rakyat. Kesemua itu bisa dilihat dan diukur. Nah pertanyaan apakah sekarang Sumbar Anggara sudah berpihak pada Rakyat. Biarlah rumput yang bergoyang menjawab kata lagu urang Indonesia.
