Oleh Labai Korok
Advokat Sumbar Bicara Padangtv tadi malam terkuak data bahwa belanja model Pemerintah Propinsi Sumatera Barat lebih kurang diangka 35%, dibandingkan tahun-tahun lalu angka ini sangat rendah.
Wajar saja pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat rendah juga, ternyata uang berputar rendah. Karena perputaran uang ditengah rakyat tidak mengalir.
Andaikan tinggi pun belanja pegawai seperti gaji, tunjangan, catatan media semua gaji tersebut sudah dipotong oleh Bank (ASN meminjam dana Bank) kebutuhan pribadi ASN seperti beli rumah, gadaikan SK untuk anak kuliah, dan lainnya, dana akhirnya tak juga berputar ditengah masyarakat.
Seandainya dianaliasa belanja modal yang terserap lebih kurang 35% tersebut, diyakini ini juga mengalir ke belanjaan modal sekala besar seperti bangun gedung milyaran, jalan propinsi yang milyaran, kebutuhan pendidikan dan lainnya, yang kesemua belanja modal tersebut lari dananya lari keluar Sumbar juga.
Perlu dipahami bahwa efek domino belanja modal APBD sangat penting, yang dimaksut dengan dampak dominonya adalah serangkaian dampak berkelanjutan yang terjadi di berbagai sektor perekonomian Propinsi dan masyarakat sebagai akibat dari pengeluaran pemerintah daerah untuk investasi fisik.
Hal ini berbeda dengan belanja rutin atau pegawai, belanja modal APBD tidak habis dalam satu tahun anggaran, malah beberapa tahun. Ini melainkan menciptakan aset tetap yang akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan di Sumatera Barat.
Belanja modal itu seperti biaya pengadaan, pembebasan, balik nama, dan biaya administratif lain terkait perolehan hak atas tanah untuk pemerintah Sumbar.
Contoh berikut alokasi modal untuk gedung dan bangunan, yaitu pembiayaan konstruksi atau pembelian gedung, termasuk biaya pengurusan izin dan pajak.
Belanja modal untuk pembiayaan pembelian, pengangkutan, dan instalasi peralatan serta mesin yang siap digunakan.
Dan hal lain hari ini seperti belanja modal untuk perbaikan jalan, irigasi, dan jaringan atau disebut juga pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur.
Belanja modal ini berjalan secara teori akan dirasakan dampak oleh masyarakat, efeknya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Penekanan Belanja modal APBD adalah pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya.
Kesemua tentu yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, seperti pembelian tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Belanja ini merupakan komponen belanja langsung yang bertujuan meningkatkan aset daerah untuk mendukung kegiatan masyarakat dan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Saat ini sudah akhir bulan Oktober, serapan anggaran belanja modal masih rendah, menurut Penulis Kepala Daerah dan jajaran harus cerdas menyikapinya, langkahnya awal adalah cairkan uang mungka semua proyek yang dilelang pada bulan September, Oktober ini.
Hitungan Penulis ada lebih kurang 1500 paket pengerjaan untuk jalan lingkung, rehap sekolah, jaringan jalan tani, jaringan irigasi dan lainnya, yang kesemua bisa dicairkan uang mungka, tentu dengan ketentuan yang berlaku.
Uang mungka pengerjaan kontruksi itu dicairkan maka ratusan milyar dana daerah Sumbar langsung mengucur kesemua sektor mikro yang ada dilokasi pengerjaan paket kegiatan tersebut.
Usulan pencairan uang mungka tersebut hanya langkah jangka pendek yang diuraikan agar serapan belanja modal cepat mengalir, namun untuk pembenahan jangka panjang perlu disiasati pada tahun 2025 ini.
Secara teori pengadaan barang dan jasa, yang merupakan belanja modal tersebut sudah bisa dilakukan lelang dini, artinya proses pelelangnya bisa dilakukan akhir tahun 2025 ini. Setelah masuk tahun 2026, para penyedia sudah bisa bekerja dan uang mungka sudah bisa juga dicairkan.
Sedangkan paket pekerjaan belanja modal dengan nilai kecil, proses pelaksanaan bisa diatur dalam jangka per triwulan, artinya periode dana masuk sudah bisa dilaksanakan lelang dan pekerjaannya.
Sehingga penyerapan anggaran setia bulan selalu ada, semua berjalan sesuai tahapan dana tersebut di transfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah.
Namun untuk menyangga keberlanjutan dari realisasi belanja modal ini perlu juga ditopang oleh Bank Nagari, andaikan belanja modal terlalu cepat realisasi. Seandainya dana belum ada maka Bank daerah Sumbar siap membantu penalangan dengan metode pinjaman tanpa bunga atau bunga rendah.
Kesemua tentu ditopang juga oleh sumberdaya ASN yang cekatan, iklas bekerja, memiliki nilai-nilai pribadi cinta rakyat atau pro rakyat, sehingga dalam pikirannya pengabdian adalah untuk kemakmuran rakyat bukan hal lain.
