Oleh Labai Korok
Mimbar-minangnews.com | Presiden Prabowo Subianto telah membuat upaya kebijakan untuk memaksimalkan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sehingga berharap menghasilkan dampak positif yang optimal bagi masyarakat dan negara. Efisiensi ini tidak hanya berarti penghematan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.
Ternyata Efesiensi ini belum mendatangkan efek baik bagi ekonomi masyarakat, diluar hitunganya, menurut Penulis, efesinsi anggaran ini berakibat tidak berputarnya uang ditengah masyarakat, secara otomatis konidisi perekonomian susah terjadi.
Kondisi “ekonomi susah” atau sulitnya kondisi ekonomi saat ini merupakan keluhan telah umum yang sering muncul di masyarakat. Ini ditandai dengan berbagai indikator, seperti sulitnya mencari pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan meningkatnya angka pengangguran.
Memang pada dasarnya banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini, termasuk ketidakpastian global, kebijakan pemerintah yang kurang tepat, dan masalah struktural dalam perekonomian Indonesia.
Efesiensi yang dilakukan Presiden RI tersebut belum mampu membantu sehatnya APBN, hal ini terbukti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kondisi defisit ini disebabkan karena realisasi belanja negara yang melebihi pendapatan negara.
“Dari overall balance, keseimbangan keseluruhan APBN KiTa, posisi Mei 2025 mengalami defisit Rp21 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025).
Realisasi belanja negara sampai Mei 2025 tercatat mencapai Rp1.016,3 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp322 triliun. Capaian tersebut merepresentasikan 28,1 persen dari total pagu belanja negara tahun ini.
Andaikan Defisit belanja ini tidak secepat ditanggulangi maka dampaknya akan parah dirasakan masyarakat, ekonomi masyarakat susah semakin nyata terjadi nantinya.
Ekonomi masyarakat yang susah nanti dapat dicontohkan dengan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan ekonomi, dan daya beli yang stagnan. Kondisi ini seringkali ditandai dengan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, tingginya angka pengangguran, kesenjangan pendapatan yang mencolok, serta penurunan daya beli masyarakat.
Agar kondisi ini tidak semakin parah maka mari Kita sesama anak bangsa saling membantu, Pemerintah Daerah yang mengambil kebijakan yang merugikan ekonomi masyarakat, bantulah masyarakat agar tidak kesusahan melalui kebijkan yang bijaksana.
