OPINI MMNEWS
Ketika Kesederhanaan Dipertontonkan, Kemewahan Jangan Sampai Menyakiti Perasaan Rakyat
Oleh: Labai Korok
Ada sesuatu yang menarik ketika membandingkan suasana kehidupan publik di Malaysia dengan apa yang sering kita lihat di Sumatera Barat.
Selama berada di Malaysia, saya melihat ruang publik yang relatif sederhana. Jalanan tertata, fasilitas umum menjadi perhatian, sementara wajah pejabat tidak mendominasi setiap sudut jalan melalui baliho atau spanduk kegiatan.
Tentu, setiap daerah dan negara memiliki budaya politik serta tata kelola komunikasi publik yang berbeda. Namun, kesederhanaan tersebut menarik untuk direnungkan.
Di Sumatera Barat, pemandangan yang kita lihat terkadang berbeda. Foto pejabat, baliho, spanduk kegiatan, publikasi program, hingga berbagai dokumentasi acara sangat mudah ditemukan. Termasuk dokumentasi kegiatan yang memperlihatkan jamuan makan dengan beragam menu.
Pertanyaannya sederhana: apakah setiap kemewahan yang menggunakan fasilitas atau anggaran publik memang perlu dipertontonkan kepada masyarakat?
Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk bencana alam yang datang silih berganti, persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar, publikasi makanan mewah dalam kegiatan pejabat berpotensi menimbulkan kesan yang kurang sensitif.
Bukan berarti pejabat tidak boleh makan enak.
Bukan pula berarti setiap jamuan resmi harus dipersoalkan.
Pejabat tentu memiliki agenda, rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan resmi yang membutuhkan konsumsi. Persoalannya adalah etika komunikasi kepada publik.
Ketika masyarakat sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara media sosial justru dipenuhi foto jamuan mewah para pejabat, wajar jika sebagian masyarakat mempertanyakan rasa kepantasan dan empati.
Jangan Sampai Rakyat Melihat Dua Wajah
Di satu sisi, masyarakat diperkenalkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program pemerintah yang secara tujuan diarahkan untuk membantu pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program tersebut tentu dapat dinilai berdasarkan manfaat, pelaksanaan, kualitas makanan, keamanan pangan, dan pengawasannya.
Di sisi lain, masyarakat juga menyaksikan berbagai dokumentasi jamuan makan pejabat dengan menu yang jauh berbeda dari keseharian sebagian rakyat.
Kontras semacam inilah yang perlu menjadi bahan introspeksi.
Bukan soal berapa harga satu piring makanan pejabat, tetapi bagaimana masyarakat memaknai keteladanan pemimpinnya.
Pemimpin publik tidak hanya dinilai dari program yang dibuat, tetapi juga dari cara menampilkan diri di tengah masyarakat.
Ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan, pilihan untuk menampilkan kesederhanaan justru dapat menjadi bentuk empati.
Flexing Pejabat dan Etika Penggunaan Media Sosial
Istilah flexing kini sering digunakan untuk menggambarkan kebiasaan memamerkan kemewahan, fasilitas, barang mahal, perjalanan, atau gaya hidup melalui media sosial.
Dalam konteks pejabat publik, persoalannya menjadi lebih sensitif karena mereka berada dalam ruang yang dibiayai dan diawasi oleh masyarakat.
Foto makan bersama, misalnya, sebenarnya bukan persoalan.
Tetapi apabila hampir setiap kegiatan ditampilkan dengan kemewahan, sementara substansi kegiatan justru kalah menonjol, publik dapat mempertanyakan pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
Apakah kita sedang mempublikasikan keberhasilan program atau sedang mempublikasikan kemewahan pejabat?
Ini penting dijawab oleh setiap pejabat dan pengelola media pemerintah.
Belajar dari Kesederhanaan
Pengalaman melihat suasana di Malaysia menjadi refleksi bagi saya.
Bukan berarti Malaysia harus dijadikan ukuran mutlak bagi Sumatera Barat. Setiap negara mempunyai sistem, budaya, dan kebijakan yang berbeda.
Namun, ada satu hal universal yang dapat dipelajari: kesederhanaan pejabat di ruang publik dapat membangun kesan kedekatan dengan rakyat.
Tidak harus selalu ada foto besar.
Tidak harus setiap kegiatan dipenuhi baliho.
Tidak harus setiap jamuan makan ditampilkan secara berlebihan.
Yang jauh lebih penting adalah hasil kerja yang dirasakan masyarakat.
Jalan yang baik, pelayanan publik yang cepat, sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, penanganan bencana yang sigap, serta ekonomi masyarakat yang tumbuh—itulah bentuk publikasi terbaik bagi seorang pejabat.
Pancasila Jangan Berhenti di Spanduk
Kita sering berbicara tentang Pancasila, terutama sila kelima:
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Keadilan sosial bukan hanya slogan yang dicetak besar di spanduk atau dibacakan dalam upacara.
Keadilan sosial juga menyangkut kepekaan terhadap kondisi masyarakat, kepantasan dalam menggunakan fasilitas publik, serta keteladanan para pemimpin.
Jika masyarakat sedang kesulitan, pejabat seyogianya menunjukkan empati.
Jika masyarakat terkena bencana, energi publik seharusnya diarahkan pada penanganan bencana.
Jika masyarakat membutuhkan makanan bergizi, maka perhatian utama adalah memastikan program pangan berjalan aman, berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat.
Dan jika pejabat menghadiri jamuan resmi, tidak ada salahnya memilih untuk menampilkan kesederhanaan.
Rakyat Tidak Menuntut Pejabat Hidup Susah
Pada akhirnya, masyarakat sebenarnya tidak menuntut pejabat untuk hidup susah.
Pejabat juga manusia. Mereka membutuhkan makan, menghadiri undangan, melakukan rapat, dan menjalankan tugas.
Yang dituntut rakyat adalah kepantasan, transparansi, empati, dan keteladanan.
Jangan sampai sebuah foto makanan yang mungkin bagi pejabat hanyalah dokumentasi biasa, justru menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, pesan saya sederhana:
Silakan bekerja, silakan makan, silakan menjalankan tugas. Tetapi ketika menggunakan ruang publik dan media sosial, jangan lupa bahwa yang melihat adalah rakyat.
Rakyat tidak selalu membutuhkan foto makanan mewah.
Rakyat lebih membutuhkan bukti bahwa pemimpinnya hadir ketika mereka susah.
Dan mungkin sudah saatnya kita mengubah budaya:
dari gemar memamerkan apa yang dimakan, menjadi gemar memperlihatkan apa yang sudah dikerjakan.
MMNEWS — Mimbar Minang News
