Pasaman, Sumatera Barat — Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut tetap hadir sebagai pelayan masyarakat. Berbagai program yang menyentuh kebutuhan rakyat tidak boleh terhenti hanya karena tekanan keuangan.
Menghadapi efisiensi fiskal memang bukan perkara mudah. Namun dengan tata kelola anggaran yang disiplin, inovasi dalam menggali sumber pendapatan, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat, pemerintah daerah tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi ini berbeda ketika anggaran daerah berada dalam posisi yang lebih longgar. Saat dana tersedia melimpah, program dapat dirancang dengan lebih leluasa, bahkan berpotensi mengabaikan skala prioritas. Sebaliknya, dalam keterbatasan, setiap kebijakan diuji ketepatan sasaran dan keberpihakannya kepada masyarakat.
Tantangan tersebut menjadi kenyataan yang dihadapi Bupati Pasaman, Welly Suhery. Kondisi fiskal yang tidak mudah mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif, inovatif, dan strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Dengan wilayah seluas 3.947,63 kilometer persegi yang terdiri dari 12 kecamatan dan 62 nagari serta jumlah penduduk sekitar 318.080 jiwa berdasarkan data BPS Tahun 2024, Kabupaten Pasaman memiliki tantangan pembangunan yang tidak ringan. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan struktur belanja daerah yang masih perlu dioptimalkan menjadi persoalan yang harus dihadapi secara serius.
Momentum inilah yang dimanfaatkan Welly Suhery untuk membangun strategi pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Baginya, setiap terobosan pembangunan pada akhirnya bermuara pada kemampuan pemerintah menyediakan anggaran yang tepat sasaran.
Sejak dilantik pada 30 Mei 2025, Welly Suhery mulai menggeser paradigma penganggaran dari money follows function menjadi money follows program. Artinya, setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Paradigma yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tersebut diterjemahkan secara konkret melalui berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi hasil.
Salah satu contoh nyata adalah komitmen mempertahankan program layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Di saat sejumlah daerah mengalami kesulitan mempertahankan program serupa akibat keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Pasaman tetap berupaya memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.
Menurut Welly, kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga tetap menjadi perhatian meskipun membutuhkan dukungan anggaran yang besar.
Perubahan paradigma tersebut juga menyentuh pola kerja birokrasi. Welly mendorong penganggaran yang tidak lagi berorientasi pada struktur organisasi semata, tetapi berfokus pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Jika sebelumnya alokasi anggaran lebih banyak didasarkan pada fungsi dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah, kini pembiayaan diarahkan pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Program unggulan mendapatkan dukungan yang lebih besar, sementara kegiatan yang kurang prioritas dilakukan penyesuaian.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mengurangi tumpang tindih program antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta menekan ego sektoral yang selama ini kerap muncul dalam birokrasi.
Bagi Welly, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas menjadi modal utama. Pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati H. Parulian, fondasi pembangunan lima tahun ke depan mulai diletakkan melalui berbagai program strategis dan terukur.
Berbagai terobosan diwujudkan melalui implementasi 10 Program Unggulan Pasaman Bangkit yang terus dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Dalam 100 hari kerja pertama, sejumlah program telah diluncurkan dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program tersebut antara lain Gerakan Nagari Bangkit (Bangga Memakmurkan Masjid Berbasis ABS-SBK), layanan berobat dan ambulans gratis SIGAP, pendidikan dan seragam sekolah gratis, serta ASN Bangkit (Bangga Melayani, Berkomitmen, dan Berintegritas).
Di sektor pertanian, pemerintah meluncurkan program Bajak Gratis dan optimalisasi pupuk bersubsidi yang diawali di Nagari Jambak, Kecamatan Lubuksikaping.
Program lainnya meliputi penciptaan 1.000 lapangan kerja, bantuan rumah tidak layak huni, pusat kreativitas anak nagari, pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hingga pembentukan nagari tangguh bencana.
Tak hanya itu, sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Pasaman kini mulai menikmati layanan internet gratis, terutama pada fasilitas kesehatan. Ke depan, layanan tersebut akan diperluas ke sektor pendidikan dan masyarakat umum.
Implementasi seluruh program unggulan terus diukur secara sistematis. Menjelang satu tahun kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan evaluasi menyeluruh guna melihat tingkat keberhasilan maupun berbagai kendala yang masih dihadapi.
“Pada tahap ini kita akan melihat faktor keberhasilan maupun kendala agar langkah ke depan semakin tepat,” ujar Welly Suhery.
Ia menegaskan, apabila hambatan berasal dari keterbatasan anggaran, pemerintah akan mencari solusi terbaik. Begitu pula jika persoalan berada pada aspek sumber daya manusia, evaluasi akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.
Bagi Welly, mewujudkan Pasaman Bangkit bukan sekadar slogan. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun program-program unggulan yang dijalankan secara nyata.
“Sepuluh program unggulan ini kami susun untuk masyarakat. Alhamdulillah, satu per satu mulai berjalan setelah melalui proses yang panjang dan evaluatif,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, evaluasi berkala akan terus dilakukan agar seluruh program berjalan semakin efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menyinggung Program Bajak Gratis yang sempat menuai perdebatan pada awal pelaksanaannya. Kini program tersebut terus berjalan dan didukung oleh aplikasi BAGUS sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Pasaman.
Welly menegaskan, kemajuan daerah tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan semata. Pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Ke depan, indikator Pasaman Bangkit akan terlihat dari pendidikan, kesehatan, pembangunan fisik, dan berbagai aspek lainnya. Kita ingin kemajuan yang berkarakter dan berkelanjutan,” tegasnya.
Partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Karena itu, Welly memastikan dirinya akan tetap berada di garis depan bersama masyarakat untuk mendorong terwujudnya Pasaman yang lebih maju.
“Mari kita teguhkan niat bersama untuk mewujudkan Pasaman Bangkit yang berkarakter, maju, dan berkelanjutan,” tutupnya.
(Iwan/MMNEWS)
