Padang, mimbar-minangnews.com — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menyatakan komitmennya dalam mendukung sejumlah program strategis yang diusulkan Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus PJKIP Kota Padang, Kamis (2/3/2026).
Evi Yandri menegaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan akan diperjuangkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
“Semua usulan kita terima dan akan kita perjuangkan pada APBD 2027. Bahkan, jika memungkinkan, bisa dimasukkan dalam perubahan anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, upaya mendorong keterbukaan informasi publik harus didukung secara nyata, tidak hanya sebatas wacana. Dukungan tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan insan pers.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan Komisi Informasi (KI) di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, Komisi Informasi baru tersedia di tingkat provinsi.
“KI Sumbar sudah ada. Ke depan, idealnya kabupaten dan kota juga memiliki Komisi Informasi. Namun, memang belum semua daerah memiliki kemampuan untuk membentuknya,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Effendi, menyampaikan sejumlah program yang telah disepakati dalam musyawarah pengurus untuk tahun 2026.
Beberapa program tersebut antara lain rencana pelaksanaan podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP”, sekaligus permohonan dukungan pembiayaan produksi kegiatan tersebut.
Selain itu, PJKIP Kota Padang juga mengusulkan kegiatan studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi guna mendukung program digitalisasi bantuan sosial di Kota Padang.
Tak hanya itu, usulan studi tiru ke Komisi Informasi Kota Cirebon juga disampaikan sebagai referensi dalam mendorong pembentukan Komisi Informasi di Kota Padang.
Melalui berbagai program tersebut, PJKIP Kota Padang berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (*)
