Oleh Labai Korok
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berulang kali mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) tentang beberapa hal, terutama terkait dana daerah yang lambat, menguap dan mengendap di bank.
Ada poin-poin utama yang disampaikannya, yaitu menghindari salah kelola kas daerah. Purbaya memperingatkan pemda bahwa kesalahan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berujung pada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berikutnya Pemerintah Daerah perlu memperbaiki tata kelola dan penyerapan anggaran, lulusan alumni’ ITB ini menyatakan bahwa Pemerintah Pusat belum bersedia meningkatkan alokasi dana transfer daerah (TKD) bagi daerah yang belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam tata kelola dan penyerapan anggarannya.
Terakhir adalah Kepala Daerah harus mengoptimalkan penggunaan dana daerah yang mengendap, tidak terpakai yang berujung terjadinya silfa atau anggaran tidak terlaksana.
Mentri Keuangan, Purbaya menyoroti dana Pemda senilai ratusan triliunan rupiah yang tidak terpakai dan hanya disimpan di bank, sementara seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk belanja program pembangunan bagi masyarakat dan dana bisa meningkatkan pertumbuhan.
Penjelas diatas Penulis berharap Pemerintah Daerah Se-Sumbar ini telah melakukan antisipasi kekawatiran dari Mentri Keuangan tersebut. Artinya semua poin perjelas tersebut, jangan terjadi juga di ranah Minang ini.
Kata Ajoo Syahrir, masak Pemda tidak bisa membelanjakan uang untuk kepentingan masyarakat, sedangkan Kepala Daerah itu bagian dari masyarakat saat kampanye Pilkada. Harusnya Pemerintah Daerah sudah berbenah disaat Prabowo Subianto melakukan perbaikan bangsa dan negara ini.
Proses perbaikan keuangan seperti keinginan penguasa diatas, saat ini telah bisa dilakukan secara radikal dalam evaluasi APBD 2025, serta penyusunan RAPBD tahun 2026. Perubahan itu wajib dilakukan di Dewan, jika tidak salah kemunduran bagi Sumatra Barat, berujung pertumbuhan ekonomi tidak tinggi.
Pemerintah Sumbar harus pro rakyat, semua kebijakan keuangan harus bantu masyarakat yang hari ini sedang dalam kesusahan,. Catatan kedepan sudah saatnya PKS, yang masuk 20 tahun berkuasa beri yang terbaik untuk ranah Minang ini.
Andaikan kebijakan keuangan itu sesuai dengan arah dan poin-poin uraian dari Purbaya Yudhi Sadewa, diyakin Sumatra Barat akan dapat tambah dana transfer daerah, lebih besar.
Itu ungkapan Riza Falepi salah seorang alumni, jurusan elektro di ITB pada Penulis Minggu lalu, Sumatra Barat harus secepatnya tidak lanjuti keinginan Mentri Keuangan, insyaallah dana pusat akan mengalir ke Sumatra Barat tampa ada olah-olah (gaya lumba-lumba) oleh anggota DPR RI.
