Oleh Labai Korok
MMNews, Semua Kepala Daerah Se-Sumbar dan Se-Indonesia mengeluhkan anggaran negara tidak ada akibat terjadi efesinsi dan lambatnya dana Pemerintah Pusat ke daerah. Keadaan ini berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi di sektor mikro.
Apalagi banyak daerah itu tergantung masyarakat dari dampak domino aktifitas APBD, situasi ekonomis baru bisa bergerak melalui kegiatan yang dibiayai oleh APBD, tidak ada APBD terealisasi maka pertumbuhan ekonomi lambat.
Penulis dalam suatu diskusi dengan Kepala Badan, berseloroh, “mengapa tidak tanah istana Gubernur, aset Pemprov yang ada digadaikan ke Bank milik daerah?”, Penulis yakini itu direstui dan dibolehkan oleh perundang-undangan yang ada.
Saat ini banyak aset Pemerintah Provinsi Se-Indonesia tidak Likuid atau aset yang hanya membebani daerah untuk pembiayaan perawatan, pajak, dan tidak produktif.
Sepertinya Gubernur harus berani melakukan langkah ekstrim, langkah yang bisa menyelamatkan masyaralat dari pintu terjun kemiskinan karena putaran APBD tidak ada.
Seperti Sumatera Barat yang memiliki aset tanah, mobil bekas, gedung tak terpakai, aset lain yang juga bisa dinego dengan Bank Daerah, notabene milik Pemerintah Provinsi sebagai penyelamat.
Hitungan Penulis dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi menjadikan istana Gubernur sebagai jaminan pinjaman, diyakini dana triliunan bisa didapat untuk menjalankan program unggulan Kepala Daerah yang sudah disampaikan saat kampanye.
Lalu pinjaman pihak ketiga itu, dananya dipakai untuk pembiayaan sektor riel yang berdampak langsung pada masyarakat seperti program padat karya, program bantuan langsung seperti membuat jalan, jembatan, irigasi untuk usaha tani, program pemberian ternak kemasyarakat yang mampu mengembangkan, program bantuan bibit tanaman, bantuan permodalan dan lainnya yang sifatnya pendapatan masyarakat meningkat.
Jangan lakukan atau gunakan dana pinjaman untuk program yang sifatnya hiburan seperti menyambut Mentri ke daerah dengan membuat acara serimonial pakai penari, pakai dikumpulkan ASN lalu dikasih dana perjalanan dinas, atau sewa peralatan yang tidak ada gunanya
Jika ada Menteri yang datang lagsung saja bawa ke lokasi yang dijadikan objek usulan bantuan sambil berdiri, lalu dikasih air mineral produksi PDAM.
Penulis yakin pinjaman dana kepihak ketiga ini sangat diperlukan, apalagi semua progam unggulan Kepala Daerah tak jalan karena dana tak ada.
Maka pilihanya aset daerah membebani pembiayaan atau aset daerah dijual lalu dananya bisa mendatangkan pendapatan asli daerah makin banyak.
