PADANG | MMNEWS — Kabar baik bagi pekerja di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.383.258 atau naik Rp200.303 (6,29 persen) dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.182.955.
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. UMP 2027 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, penetapan UMP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi di Sumatera Barat.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Mahyeldi, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pekerja, tetapi juga memastikan dunia usaha tetap memiliki ruang untuk berkembang.
Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan tercipta hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.
Dewan Pengupahan Pertimbangkan Indikator Ekonomi
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, menjelaskan bahwa penetapan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, serta akademisi.
Dalam proses pembahasan, Dewan Pengupahan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan, yakni inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen secara c-to-c, serta nilai alfa sebesar 0,7.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” jelas Firdaus.
Empat Sektor Mendapat Rekomendasi Upah Minimum Sektoral
Selain menetapkan UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sebesar Rp3.483.258.
Besaran tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP 2027.
Rekomendasi UMSP tersebut mencakup empat sektor usaha, yaitu:
- Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262).
- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431).
- Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437).
- Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
Firdaus menjelaskan, penerapan upah minimum sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi yang berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya.
Menjaga Kesejahteraan Pekerja dan Keberlanjutan Usaha
Penetapan UMP dan rekomendasi UMSP 2027 diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di Sumatera Barat.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menjaga iklim investasi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan dunia usaha secara berkelanjutan.
Pemprov Sumbar berharap seluruh pihak dapat melaksanakan kebijakan pengupahan tersebut dengan baik sehingga tercipta hubungan industrial yang sehat dan memberikan manfaat bagi pekerja, pengusaha, serta perekonomian daerah.
Kenaikan UMP bukan semata-mata persoalan angka, tetapi juga menyangkut upaya menghadirkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja.
(Adpsb/bud)
MMNEWS Media Group Mimbar-MinangNews.com | Aktual, Tajam, dan Terpercaya







