MMNEWS | mimbar-minangnews.com
JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendorong percepatan penguatan ekonomi biru (blue economy) sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Mahyeldi saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis keberlanjutan, sekaligus selaras dengan agenda nasional ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mahyeldi menegaskan, Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, namun pengelolaannya harus dilakukan secara terukur agar manfaat ekonominya dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi memaparkan empat program prioritas strategis yang diusulkan Pemprov Sumbar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program pertama adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, yang dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dari hulu hingga hilir. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat rantai distribusi hasil perikanan.
Kedua, pengembangan budidaya perikanan air tawar berbasis sistem bioflok yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Mahyeldi, langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan pasokan protein ikan bagi masyarakat sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi pembudidaya lokal.
“Kita ingin program ini tidak hanya meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat,” katanya.
Program ketiga adalah pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai sentra produksi hatchery udang vaname untuk kawasan barat Sumatera. Mahyeldi menyebut rencana ini telah memperoleh dukungan awal dari KKP melalui kerja sama dengan UPTD BPIU2K Karangasem.
Sementara program keempat adalah optimalisasi tujuh kawasan konservasi perairan di Sumbar menjadi kawasan wisata bahari berbasis konservasi, yang tetap mengedepankan perlindungan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati.
“Seluruh inisiatif ini kita integrasikan dengan pengelolaan kawasan konservasi agar keseimbangan ekologis tetap terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan kekayaan hayati laut tetap terlindungi untuk generasi mendatang,” tutur Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, mengungkapkan bahwa Menteri KKP memberikan respons positif terhadap berbagai program yang diajukan Pemprov Sumbar.
Menurutnya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menilai Kampung Nelayan Merah Putih sebagai program strategis nasional yang mampu memperkuat kesejahteraan nelayan melalui pembangunan ekosistem ekonomi kelautan yang terintegrasi.
“Pak Menteri menyampaikan program ini akan memperkuat produksi perikanan tangkap yang ke depan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga diarahkan untuk ekspor melalui pemanfaatan Pelabuhan Samudra Bungus,” ujar Syefdinon.
Selain itu, Menteri KKP juga meminta agar program budidaya bioflok yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis segera direalisasikan. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan sektor hulu melalui penyediaan induk ikan unggul, pembangunan pabrik pakan, serta pembukaan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menekan biaya produksi.
Tak hanya itu, Menteri KKP juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program pengembangan kelautan dan perikanan di Sumbar berjalan terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, hingga stakeholder terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon.
(MMNEWS | mimbar-minangnews.com)
