PADANG | mimbar-minangnews.com — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak boleh sekadar menjadi pembagian kewenangan administratif. Lebih dari itu, otonomi harus menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (27/4).
Menurutnya, momentum peringatan ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap kewenangan yang dimiliki benar-benar digunakan demi kepentingan rakyat.
“Otonomi daerah harus diwujudkan dalam pelayanan kesehatan yang maksimal, pendidikan yang berkualitas, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM,” tegasnya.
Muhidi menekankan, sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama dengan memastikan layanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini hanya dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga medis, dan masyarakat.
Di sektor pendidikan, ia mendorong percepatan pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta digitalisasi sistem pembelajaran. Peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan sarana pendidikan juga dinilai krusial untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Tak hanya itu, Muhidi juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi lokal untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumbar. Pemerintah daerah, kata dia, perlu lebih agresif mendorong kewirausahaan dan membuka ruang investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome). Birokrasi, menurutnya, tidak boleh lagi berorientasi pada serapan anggaran semata, tetapi harus mampu menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus memberi manfaat nyata, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Muhidi memastikan DPRD Sumbar akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah agar lebih responsif, mandiri, dan berdampak nyata, dengan tetap menjaga sinergi antara pusat dan daerah.
Fokus utama yang disampaikan meliputi penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta penguatan kolaborasi antardaerah dan stabilitas wilayah.
Usai upacara, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Intinya, otonomi daerah harus hadir sebagai solusi nyata bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*)
