Oleh: Labai Korok
Mimbar-minangnews.com — Gelombang protes rakyat di Kalimantan Timur kian memanas. Ratusan demonstran dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan, menuntut Gubernur Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah provinsi tidak lagi berpihak pada rakyat kecil.
Aksi tersebut mengusung tiga tuntutan utama: evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak DPRD agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Sejak siang hari, massa telah berkumpul di luar pagar kawat berduri yang mengelilingi Kantor Gubernur. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Sorotan utama tertuju pada renovasi ruang kerja gubernur yang disebut mencapai Rp8,2 miliar. Kebijakan tersebut dinilai kontras dengan kondisi infrastruktur di Kaltim, terutama masih banyaknya jalan rusak yang belum tertangani.
Berdasarkan laporan sejumlah media nasional, aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga Selasa malam (21/04) berakhir ricuh. Gubernur Rudy Mas’ud disebut berjanji akan mengevaluasi kinerja pemerintahannya. Namun, bagi sebagian demonstran, komitmen tersebut dianggap belum cukup menjawab tuntutan publik.
Kontroversi semakin menguat setelah muncul isu pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Isu ini bahkan sempat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar turut menuai kritik, meski pihak pemprov mengklarifikasi sebagai akumulasi anggaran.
Menurut penulis, gejolak sosial di Kaltim berpotensi menjadi efek domino ke daerah lain. Aksi serupa bisa meluas jika pemerintah daerah tidak peka terhadap aspirasi rakyat, terutama terkait kebijakan anggaran yang dinilai tidak berempati.
Dalam era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin kritis dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Karena itu, para pemegang kekuasaan dituntut untuk lebih berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kelompok atau kepentingan pribadi.
Jika tidak diantisipasi, gelombang protes ini dapat berkembang seperti bola salju—membesar dan meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
