Jakarta, mimbar-minangnews.com — Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, angkat suara terkait kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg. Ia menilai langkah tersebut sebagai keputusan berat namun tidak terhindarkan di tengah tekanan global yang terus mengguncang harga energi dunia.
Menurut Nevi, dinamika geopolitik internasional telah membuat harga energi melonjak dan berdampak langsung pada kebijakan dalam negeri. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG membuat kondisi semakin rentan terhadap fluktuasi harga global.
“Ini langkah yang sudah diperhitungkan. Pemerintah tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian menyasar kelompok mampu. Ini kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tegas politisi PKS tersebut.
Namun demikian, Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan bahwa kebijakan energi tidak boleh berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah pengaman agar harga kebutuhan pokok tetap stabil.
Nevi mendorong optimalisasi operasi pasar, kelancaran distribusi barang, serta penguatan peran Bulog dalam menjaga ketersediaan stok pangan nasional.
Ia juga menyoroti potensi efek berantai dari kenaikan harga energi, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang bisa memicu lonjakan harga barang dan jasa.
“Jangan sampai kebijakan ini berujung pada beban tambahan bagi masyarakat dan pelaku UMKM, termasuk munculnya fenomena shrinkflation yang merugikan konsumen,” ujarnya.
Lebih jauh, Nevi menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar pemerintah mampu mengelola komunikasi publik secara baik guna mencegah kepanikan yang bisa memicu panic buying dan inflasi semu.
“Kepercayaan publik harus dijaga. Informasi yang jelas dan menenangkan sangat penting agar masyarakat tidak panik,” tambahnya.
Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada tiga faktor utama: pengawasan yang ketat, stabilitas harga pangan, serta komunikasi publik yang efektif.
“Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat,” tutupnya.
