PADANG, MMNEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekda Sumbar), Arry Yuswandi, mengingatkan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar tidak terjebak dalam rutinitas pekerjaan administratif. Pejabat fungsional dituntut mampu menunjukkan kompetensi profesional melalui kajian, analisis, serta rekomendasi yang berkualitas untuk memperkuat pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pemerintah.
Menurut Arry, jabatan fungsional bukan sekadar perubahan nomenklatur jabatan, melainkan posisi strategis yang harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikannya saat melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar, di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (9/11/2026).
“Yang namanya analis, tugasnya sederhana adalah melakukan kajian dan analisis. Kalau Analis Kebijakan, dia akan melakukan kajian atau analisis terhadap sebuah kebijakan yang akan dibuat ataupun yang sudah dibuat dan sudah berjalan,” jelas Arry.
Ia menegaskan, pekerjaan administratif seperti mengetik surat, menyusun laporan, dan merekapitulasi data memang tetap diperlukan. Namun, aktivitas tersebut tidak boleh mendominasi hingga menggeser tugas utama pejabat fungsional sesuai keahlian dan kompetensi masing-masing.
Jabatan Fungsional Harus Memberikan Nilai Tambah
Arry menjelaskan, setiap pejabat fungsional harus mampu bekerja sesuai bidang keahliannya. Hasil pekerjaan tidak cukup hanya berupa dokumen administrasi, tetapi harus menghasilkan kajian dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan, Analis Kebijakan harus mampu mengevaluasi kebijakan yang sedang berjalan maupun mengkaji kebijakan baru. Begitu pula Analis Hukum harus memberikan telaah dan analisis hukum untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, keberadaan pejabat fungsional diharapkan menjadi kekuatan profesional yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Tiga Kompetensi Penting bagi ASN
Lebih lanjut, Arry menyebutkan bahwa pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) harus didukung tiga kompetensi utama, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural.
Ketiga kompetensi tersebut harus dikembangkan secara seimbang agar ASN mampu menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun masyarakat.
“Jabatan hari ini adalah sebuah kepercayaan yang didasari atas kinerja dan kompetensi. Kompetensi ASN itu ada tiga, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural,” ungkapnya.
Menurut Arry, pemerintah telah memberikan ruang yang semakin luas bagi ASN untuk mengembangkan karier melalui jabatan fungsional. Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas diri sekaligus menghasilkan kinerja yang terukur dan berkualitas.
Pelantikan Bukan Sekadar Seremonial
Dalam kesempatan itu, Arry juga mengingatkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar prosesi formal atau seremonial. Lebih dari itu, pelantikan merupakan bentuk komitmen moral dan tanggung jawab kepada Tuhan, negara, serta masyarakat.
“Pengambilan sumpah dan pelantikan pada prinsipnya ingin menegaskan bahwa kita yang dilantik menyadari dan bersumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan, bahwa kita siap menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu membuktikan kepercayaan tersebut melalui integritas, profesionalisme, dan hasil kerja nyata.
Berikut Pejabat Fungsional yang Dilantik
Adapun pejabat yang dilantik antara lain:
- Roni Putra Hafera, S.STP., M.M. sebagai Perencana Ahli Pertama.
- Ade Mila Silvia Syahputri S., S.STP., M.M. sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan.
- Alan Ilham, S.STP., M.M. sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan.
- Mirawati, S.H., M.M. sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum.
- Hari Rizki Satria, S.H., M.H. sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum.
- Mery Nurfatli Yusan, S.STP., M.Si. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Umum.
- Dani Aristiyawan, S.STP., M.M. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Kesbangpol.
- Dan Ibnu Razi Putra Dasri, S.STP., M.M. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pembangunan.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan kapasitas dan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dengan mengoptimalkan kompetensi, keahlian, dan tanggung jawab jabatan, pejabat fungsional diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administrasi, tetapi juga motor penggerak peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
(ADPSB/RMZ/MMNEWS)
