BUKITTINGGI, MMNEWS — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya sinkronisasi program, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 pada instansi vertikal kementerian/lembaga bidang infrastruktur di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Menurut Mahyeldi, pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 membutuhkan kerja sama lintas sektor yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Keberhasilan pemulihan tidak cukup hanya ditandai dengan selesainya pembangunan fisik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memulihkan pelayanan publik, serta memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana.
“ Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak, bukan cuma hasil,” tegas Mahyeldi.
Prioritas Pembangunan Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Mahyeldi menekankan, penentuan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Pembangunan infrastruktur juga harus terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, mulai dari akses jalan, penyediaan air minum, sanitasi, fasilitas publik, hingga dukungan terhadap pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat koordinasi dengan balai serta satuan kerja kementerian/lembaga agar program dan pendanaan yang tersedia benar-benar selaras dengan kebutuhan di lapangan.
Kebutuhan yang belum tertampung dalam program 2026 harus tetap didata sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya. Sementara itu, berbagai potensi hambatan pelaksanaan perlu dibahas bersama dengan alternatif penyelesaian yang jelas.
“Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan,” ujarnya.
Hunian Tetap dan Infrastruktur Menjadi Perhatian
Gubernur Mahyeldi juga menyoroti pentingnya akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan, terutama dalam penanganan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk mendukung perencanaan 2027, kesiapan lahan, kelengkapan dokumen teknis, validitas data penerima manfaat, serta dukungan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur harus dipastikan sejak awal.
Penyelarasan pendanaan melalui APBN, APBD, dan transfer ke daerah juga perlu dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
Mahyeldi berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pelaksanaan kegiatan tahun 2026, penetapan prioritas kebutuhan 2027, serta langkah penyelesaian berbagai kendala. Setiap kesepakatan harus dilengkapi penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut agar perkembangannya dapat dipantau serta dipertanggungjawabkan.
Ratusan Peserta Evaluasi Program Infrastruktur
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Widya Prima Hatta, menyampaikan bahwa rapat koordinasi berlangsung selama dua hari, 13–14 Oktober 2026, dengan melibatkan sekitar 203 peserta.
Peserta berasal dari instansi vertikal, kementerian/lembaga bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Widya menjelaskan, forum tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah tindak lanjut agar program berjalan efektif dan efisien.
Berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai Sumatera V per 6 Oktober 2026, terdapat 56 kegiatan dengan status pelaksanaan yang beragam. Sebagian paket pekerjaan telah terkontrak, sementara sebagian lainnya masih dalam proses lelang.
Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mengukur perkembangan pelaksanaan kegiatan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut.
Adapun pembangunan 813 unit hunian tetap yang terbagi dalam lima paket pekerjaan, berdasarkan data per 4 Oktober 2026, masih berada pada tahap awal. Perkembangan ini perlu terus dipantau dan diselaraskan dengan kesiapan pelaksanaan serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Widya menambahkan, koordinasi pembangunan akan dilanjutkan melalui rapat bidang perencanaan pembangunan manusia serta bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Langkah tersebut diharapkan memperkuat keterpaduan program lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Pemulihan Harus Terukur dan Berkelanjutan
Sinkronisasi program 2026–2027 menjadi bagian penting dalam memastikan pemulihan pascabencana Sumatera Barat berjalan sesuai prioritas, kewenangan, dan kemampuan pendanaan.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur, mengembalikan fungsi pelayanan publik, serta mendukung bangkitnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Dengan koordinasi yang kuat, data yang akurat, dan pelaksanaan yang terukur, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat diharapkan tidak sekadar memulihkan kerusakan, tetapi juga membangun wilayah yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.
MMNEWS
Terdepan dalam Informasi, Terpercaya dalam Pemberitaan.
(adpsb/rmz/bud)
