MMNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana pada 22 Desember 2025, setelah serangkaian kejadian bencana alam yang melanda berbagai wilayah sejak November 2025. Berakhirnya masa tanggap darurat tersebut menandai dimulainya tahap transisi menuju pemulihan, khususnya pada sektor infrastruktur publik yang terdampak.
Sejumlah bencana alam seperti longsor, banjir, dan kerusakan badan jalan terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kondisi ini berdampak langsung pada akses transportasi, keselamatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi warga. Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat melalui koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan dilakukan secara terpadu.
Melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, pemerintah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan darurat, mulai dari pembersihan material longsor, perbaikan jalan yang terputus, hingga penanganan infrastruktur pendukung lainnya. Seluruh langkah tersebut dilakukan guna menjaga konektivitas wilayah dan meminimalkan dampak lanjutan bagi masyarakat.
Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa selama masa tanggap darurat, seluruh jajaran bekerja tanpa henti bersama instansi terkait, TNI-Polri, pemerintah kabupaten/kota, relawan, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mempercepat penanganan di lapangan.
“Di tengah masa sulit ini, satu hal menjadi nyata: Sumatera Barat tidak pernah berjalan sendirian. Sinergi dan kebersamaan seluruh pihak menjadi kekuatan utama dalam menghadapi bencana,” demikian pesan yang disampaikan melalui unggahan resmi BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
Memasuki tahap transisi pemulihan, fokus pemerintah kini diarahkan pada perbaikan permanen infrastruktur yang rusak serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memastikan bahwa proses pemulihan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mengutamakan keselamatan serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Pemprov Sumbar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dan menjaga semangat gotong royong. Kebangkitan Sumatera Barat pascabencana dinilai bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen daerah.
Dengan berakhirnya status tanggap darurat, diharapkan Sumatera Barat dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas masyarakat secara normal, dengan infrastruktur yang lebih kuat dan kesiapsiagaan bencana yang semakin baik ke depannya.
